FKPPI SINERGIKAN PROGRAM ORGANISASI MENUJU CIREBON KOTA ‘RAMAH’ – Poskota.co

FKPPI SINERGIKAN PROGRAM ORGANISASI MENUJU CIREBON KOTA ‘RAMAH’

POSKOTA.CO – Membangun masyarakat madani melalui program pembangunan merupakan keinginan bersama yang harus selalu digagas untuk mewujudkan Cirebon Kota RAMAH (Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau). Untuk itu, upaya mewujudkan program ini, pelibatan semua stackholder (komponen masyarakat) sangat dibutuhan.

Forum Komunkasi Putra-putri Purnawiranan TNI/Polri Indonesia (FKPPI) Kota Cirebon sangat mendukung dan siap menyinergikan program organisasi menuju Cirebon RAMAH, demikian dinyatakan Ketua FKPPI Kota Cirebon M Danny Jaelani SSos, Senin (20/3).

Menurut Dani, hal lain yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan Cirebon Kota RAMAH adalah dengan adanya keberlanjutan sinergisitas unsur-unsur atau elemen terkait melalui kegiatan terpadu. Pemkot Cirebon tentu institusi yang dapat menjadi motor penggerak menuju perubahan bersama elemen ini.

Anggota Polsek Lemahwungkuk bersama FKPPI melakukan aksi penambalan lubang Jalan Kalijaga Kota Cirebon, belum lama ini.
Anggota Polsek Lemahwungkuk bersama FKPPI Kota Cirebon melakukan aksi penambalan lubang Jalan Kalijaga Kota Cirebon, belum lama ini.

Pemkot sebagai motor penggerak tentunya, lanjut Dani, harus rutin mengadakan gerakan, tahapan-tahapan proses menuju Cirebon RAMAH dengan programnya yang dikolaborasikan dengan mengajak seluruh unsur pendukung yang ada di masyarakat. Sebab, dengan melibatkan banyak unsur akan menjadi sinergis yang saling berinteraksi, baik rasa memiliki, membangun maupun memelihara.

“Pemkot harus menjadi motor penggerak atas potensi dari unsur pendukung yang ada. Sinergitas bersama semua elemen harus diaktifkan dalam rangka mendukung visi RAMAH,” papar Dani.

Harapnya, jika semua bergandengan tangan, diyakini bisa menuju pada perubahan yakni, mewujudkan Kota Cirebon lebih baik dan nyata,” tegasnya. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)