KINI PEMKAB BANDUNG BARAT MILIKI TIGA RUMAH SAKIT – Poskota.co

KINI PEMKAB BANDUNG BARAT MILIKI TIGA RUMAH SAKIT

RSUD Cikalong Wetan

POSKOTA.CO – Untuk dapat berobat, masyarakat Kabupaten Bandung Barat, khususnya warga Kecamatan Cikalong Wetan, tidak perlu jauh datang rumah sakit. Karena tidak lama lagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, bakal memiliki satu lagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang terletak di Jalan Raya Padalarang-Purwakarta atau di wilayah Kecamatan Cikalong Wetan.

Pembangunan RSUD Cikalong Wwetan, kini hampir rampung bahkan direncanakan pada Mei 2017 mendatang akan akan dioperasikan.

Dengan adanya RSUD Cikalong Wetan, yang mulai dibangun sejak Desember 2015 lalu, semakin melengkapi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setelah RSUD Cililin dan Lembang.

Menurut seorang warga, Bu Neneng (48), kami atau masyarakat pun merasa senang karena tidak perlu jauh untuk berobat. “Selama ini untuk berobat ke rumah sakit (selain puskesmas-red), warga di sini harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh seperti, ke Purwakarta atau Bandung,” tutur warga Kampung Pangleujar, Kabupaten Bandung Barat ini, Selasa (21/3).

Sebagaimana informasi yang diketahui bahwa rumah sakit ini (Cikalong Wetan-red) dibangun dua lantai, terdiri dari ruang rawat inap, labolatorium, apotek dan ruang pemeriksaan di lantai dasar. Bahkan RSUD Cikalong Wetan dapat menampung sekitar 130 pasien dengan kapasitas beberapa ruangan perawatan seperti, VVIP, VIP, ruangan kelas 1, 2 dan 3.

Dikabarkan, pembangunan rumah sakit tersebut menelan anggaran sekitar Rp130 miliar dari APBD Kabupaten Bandung Barat, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.

Pantauan di lapangan, Selasa (21/3), nampak pembangunan RSUD Cikalong Wetan, yang dikerjakan oleh pelaksana PT Nindya Karya, pengerjaannya saat ini sudah masuk tahap finishing dan terus dikebut, agar Mei 2017 sudah benar-benar dapat beroperasi.

Namun, belum diperoleh penjelasan lebih jauh dari pengelola RSUD tersebut. Karena menurut petugas keamanan proyek, pada hari ini (Selasa, 21/3) di RSUD Cikalong Wetan sedang ada rapat dan kunjungan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. “Kebetulan sekarang sedang ada kunjungan dari Dinas Kesehatan,” ucap petugas tersebut. (*/ronny)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara