KINI PEMKAB BANDUNG BARAT MILIKI TIGA RUMAH SAKIT – Poskota.co

KINI PEMKAB BANDUNG BARAT MILIKI TIGA RUMAH SAKIT

RSUD Cikalong Wetan

POSKOTA.CO – Untuk dapat berobat, masyarakat Kabupaten Bandung Barat, khususnya warga Kecamatan Cikalong Wetan, tidak perlu jauh datang rumah sakit. Karena tidak lama lagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, bakal memiliki satu lagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang terletak di Jalan Raya Padalarang-Purwakarta atau di wilayah Kecamatan Cikalong Wetan.

Pembangunan RSUD Cikalong Wwetan, kini hampir rampung bahkan direncanakan pada Mei 2017 mendatang akan akan dioperasikan.

Dengan adanya RSUD Cikalong Wetan, yang mulai dibangun sejak Desember 2015 lalu, semakin melengkapi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setelah RSUD Cililin dan Lembang.

Menurut seorang warga, Bu Neneng (48), kami atau masyarakat pun merasa senang karena tidak perlu jauh untuk berobat. “Selama ini untuk berobat ke rumah sakit (selain puskesmas-red), warga di sini harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh seperti, ke Purwakarta atau Bandung,” tutur warga Kampung Pangleujar, Kabupaten Bandung Barat ini, Selasa (21/3).

Sebagaimana informasi yang diketahui bahwa rumah sakit ini (Cikalong Wetan-red) dibangun dua lantai, terdiri dari ruang rawat inap, labolatorium, apotek dan ruang pemeriksaan di lantai dasar. Bahkan RSUD Cikalong Wetan dapat menampung sekitar 130 pasien dengan kapasitas beberapa ruangan perawatan seperti, VVIP, VIP, ruangan kelas 1, 2 dan 3.

Dikabarkan, pembangunan rumah sakit tersebut menelan anggaran sekitar Rp130 miliar dari APBD Kabupaten Bandung Barat, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.

Pantauan di lapangan, Selasa (21/3), nampak pembangunan RSUD Cikalong Wetan, yang dikerjakan oleh pelaksana PT Nindya Karya, pengerjaannya saat ini sudah masuk tahap finishing dan terus dikebut, agar Mei 2017 sudah benar-benar dapat beroperasi.

Namun, belum diperoleh penjelasan lebih jauh dari pengelola RSUD tersebut. Karena menurut petugas keamanan proyek, pada hari ini (Selasa, 21/3) di RSUD Cikalong Wetan sedang ada rapat dan kunjungan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. “Kebetulan sekarang sedang ada kunjungan dari Dinas Kesehatan,” ucap petugas tersebut. (*/ronny)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)