JAKARTA – Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antarperguruan Tinggi se-Indonesia 2026 pada Senin (21/9/2026), bukan sekadar ajang adu argumentasi. Bawaslu RI menjadikannya sebagai ruang bagi mahasiswa untuk menguji teori perkuliahan dengan berbagai persoalan nyata dalam penegakan hukum pemilu.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI Puadi mengatakan, mahasiswa dituntut mampu membaca putusan, memahami persoalan hukum pemilu, sekaligus menyusun argumentasi berdasarkan aturan perundang-undangan.
“Mahasiswa diharapkan mampu menguji teori, membaca putusan-putusan, persoalan-persoalan hukum, termasuk membuat gagasan-gagasan argumentasi yang sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur undang-undang,” kata Puadi seusai menghadiri pembukaan kompetisi tersebut di Jakarta, dalam keterangan yang didapat POSKOTAONLINE.COM, Selasa (22/9/2026).
Menurut Puadi, kompetisi ini juga menjadi wadah untuk melatih mahasiswa mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Bukan Cuma Menang
Puadi menegaskan, kompetisi tersebut tidak hanya berorientasi pada kemenangan. Gagasan dan argumentasi yang disampaikan mahasiswa diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.
“Kami juga butuh kolaborasi dengan mahasiswa, civitas akademika. Gagasan-gagasan terhadap mosi yang disampaikan mahasiswa sampai grand final nanti bisa menjadi solusi alternatif dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu,” ujarnya.
Berbagai mosi yang diperdebatkan mahasiswa berkaitan dengan penguatan kelembagaan Bawaslu, sistem hukum, hingga sistem demokrasi. Penguatan tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu.
Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 ini diikuti 24 regu yang lolos dari tahapan seleksi regional. Jumlah tersebut merupakan hasil penyaringan dari 409 regu yang mengikuti kompetisi pada tahap awal. Total peserta yang terlibat mencapai hampir 1.200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Puadi berharap kompetisi tersebut mampu melahirkan mahasiswa yang tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga mampu berargumentasi dan menawarkan solusi untuk memperbaiki proses serta sistem demokrasi di Indonesia. “Bagaimana mereka bisa menguji teori, mampu berargumentasi, dan mencari solusi-solusi ke depannya terhadap proses dan sistem demokrasi yang lebih baik lagi,” tandasnya. (*/din)
Komentar