oleh

APPI Meminta Presiden Tindak Tegas Oknum Pejabat di Ditjenpas

POSKOTA.CO – Beberapa hari belakangan ini banyak pemberitaan tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang terbakar, pungli jual beli kamar, pelarian-pelarian di lapas dan rutan, peredaran narkoba dan ponsel yang masih marak, serta mahalnya dalam kepengurusan pembebasan bersyarat. Hal tersebut adalah rapor merah di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan cerita tersebut masih terus terjadi sampai detik ini.

“Kenapa kebobrokan di lapas dan rutan masih sering terjadi? Itu semua karena seiring berjalan dengan jual beli jabatan di jajaran pejabat Kemenkumham khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” ungkap Koordinator Aliansi Peduli Pemasyarakatan Indonesia (APPI) Josua Saragih, pada Senin (21/2/2022), dalam keterangan tertulisnya.

Josua mengatakan, secara teori, pejabat yang mendapatkan jabatannya dengan membayar sudah barang tentu akan berupaya mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya, bagaimana caranya agar bisa mengembalikan uang tersebut? Sudah tentu akan melakukan pungli dan perbuatan tidak terpuji lainnya. “Sehingga slogan Kami ‘PASTI’ (Profesional, Akuntabel, Sinegi, Transparan dan Inovatif) yang Bapak Menteri yel-yelkan hanyalah yel-yel belaka yang mungkin bertujuan hanya untuk meninabobokan masyarakat saja,” ujarnya.

Menurutnya, banyaknya pejabat bermasalah masih saja diberikan jabatan strategis merupakan salah satu dari persoalan yang terjadi. Salah satu contoh adalah rotasi jabatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diduga dapat dikontrol oleh Febri (alumni Akip 43) sebagai kasubag Mutasi dan Adiministrasi Jabatan di Ditjenpas, Decky Nurmansyah alumni Akip 33 selaku kabag Kepegawaian di Ditjenpas, serta Fahri alumni Akip 44 dan Ifan alumni Akip 48 selaku analis jabatan.

“Tim merekalah yang melakukan manuver untuk melakukan lobi dan menyisipkan nama-nama rekan angkatannya dalam posisi jabatan yang mereka inginkan. Banyak UPT Pas yang kapasitas besar/tempat yang berpotensi bisa menyuplai dana besar diisi oleh 2-3 orang alumni Akip angkatan 43-44. Contoh UPT yang diisi rata-rata minimal 2-3 orang bahkan bisa empat orang di dalam UPT tersebut alumni Akip angkatan 43, 44 atau 48 antara lain, Rutan Kelas I Salemba, Rutan Kelas I Medan, Lapas kelas I Cipinang, Rutan Kelas I Cipinang, Rutan Kelas I Bandung, Rutan Balikpapan, Rutan Samarinda. Polanya sudah terbaca publik. Jika kepala UPT-nya alumni Akip 43, kepala KPR atau pencari uangnya pasti 48, jika kepala KPR alumni Akip 44/43, kasi Yantah alumni Akip 44, kasubsi pun dipasang alumni Akip 44 seperti di Rutan Kelas I Salemba, Rutan Kelas I Medan, Rutan Kelas I Bandung,” beber Josua.

Lanjut dikatakan, jadi walaupun secara struktur Febri dan Decky dkk ibarat hanya tukang ketik SK, tapi mereka dapat meloi atau memposisikan para angkatan seperti Akip angkatan 43, 44 dan 48 pada posisi strategis di lapas dan rutan di kota-kota besar. Alumni Akip angkatan 43, 44 dan 48-lah sekarang yang menguasai posisi-posisi strategis di lapas dan rutan di Indonesia.

Perihal masalah ini pernah dilaporkan juga ke Inspektorat Jenderal, walaupun pada pemeriksaan ditemukan bukti kuat tentang laporan Febri dan kawan-kawan. “Ibarat masuk angin, kami menyimpulkan diduga ada orang kuat di Ditjenpas yang mem-backup mereka,” tambah Josua.

Dari mulai Bapak Menteri menjabat 2014, permainan catur pemasangan pejabat pejabat di UPT sudah berlangsung sampai saat ini semua jabatan di UPT baik lapas maupun rutan itu memang dipasangkan orang-orang mereka semua yang bisa mem-backup kegiatan kantor maupun entertaint mereka, hidup glamor, mereka juga sering mengadakan perkumpulan di hotel-hotel berbintang agar tidak dilihat orang instansi Pemasyarakatan/Kumham, pergerakan merek sangat rapi.

Saat itu harapan datang ketika Dirjenpasnya baru, yaitu Irjenpol Renhard Silitonga. Masyarakat mengira beliau dapat memperbaiki hal tersebut, tapi nyatanya tidak demikian. “Mereka malah lebih nyaman, karena Dirjenpasnya polisi dan dapat berlindung penuh, walaupun Dirjenpasnya sendiri mungkin saja tidak tahu permainan di bawah ini,” tegasnya.

Dari zaman ke zaman para dirjenpas diduga tidak tahu permainan arus bawah mereka, karena dikelabui dengan pergerakan yang rapi dari para kasubag mutasi dan kabag mutasi serta antek-enteknya para tukang ketik disebutkan di atas. “Maka dari itu, kami meminta Presiden Joko Widodo agar segera menginstruksikan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, agar menindak tegas oknum-oknum pejabat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diduga melakukan praktek-praktek jual beli jabatan, atau mencopot Pak Dirjenpas, karena dinilai gagal membenahi lapas dan rutan di Indonesia,” ucap Josua.

Sebenarnya masih banyak lagi pejabat-pejabat bermasalah yang masih diposisikan pada jabatan-jabatan strategis, yang jika kami kupas tuntas tidak akan cukup waktu. Penempatan pejabat bermasalah dan jual beli jabatan inilah yang membuat banyak lapas dan rutan di Indonesia masih sering terjadi pungli jual beli kamar, pengurusan PB/CB yang mahal, peredaran narkoba dan ponsel yang masih masif, pembagian makan yang mungkin masih jauh dari kata layak.

“Kami meminta sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk serius dalam menindak lanjuti laporan kami ini. Bagaimana mau hilang pungli di dalam lapas dan rutan jika para pejabatnya saja sudah bermasalah. Masih banyak kader Pemasyarakatan yang potensial dan berkompeten yang masih pantas diberi kesempatan untuk membenahi Pemasyarakatan agar menjadi lebih baik,” terangnya. (*/rel/rihadin)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.