oleh

Agar Pembangunan Berkesinambungan, Ada Dorongan Kuat PPHN Sebaiknya Dihadirkan Kembali

-Nasional-49 views

POSKOTA.CO-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut terdapat dorongan kuat dari masyarakat agar MPR RI menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara (PPHN) agar pembangunan berkesinambungan. Dorongan tersebut selain dari masyarakat  juga datang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah serta Majelis Tinggi Agama Konghucu.

“Dari hasil survei yang dilakukan MPR RI periode 2014-2019, sebanyak 81,5 persen responden menyatakan perlu reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, dan hanya 18,5 persen yang menjawab tidak perlu,” kata  Bambang Soesatyo dalam pada FGD terkait dengan “Restorasi Haluan Negara” yang diselenggarakan bersama oleh MPR, Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, dan Harian Kompas.

Menurut Bambang, keberadaan pokok-pokok haluan negara tidak akan menjadikan posisi presiden sebagai mandataris MPR RI, mengembalikan kedudukan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dan mengganggu sistem presidensial.

Haluan negara dikatakannya hanya untuk memastikan pembangunan tetap berkelanjutan serta adanya integrasi sistem perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Nantinya keberadaan haluan negara di Indonesia,  tidak jauh berbeda seperti di berbagai negara lainnya itu, yakni memuat tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo

Sementara itu Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengungkapkan, Amandemen UUD 1945 telah menghilangkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional selanjutnya dirancang berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004.

Sesuai dengan SPPN tersebut, proses perencanaan pembangunan nasional dilakukan melalui proses politik, proses teknokratik, dan proses partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Tetapi sayangnya dalam kurun waktu lebih dari enam belas tahun pelaksanaan SPPN, sejumlah persoalan mengemuka yang mengindikasikan adanya kelemahan-kelemahan dalam SPPN. Beberapa kelemahan tersebut pertama SPPN yang ada sekarang dinilai tidak mampu mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pembangunan antar waktu, antar ruang, antar daerah, dan antara pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.

Kedua, SPPN cenderung bias terhadap agenda Eksekutif, kurang menampung agenda cabang-cabang kekuasaan lainnya secara menyeluruh, sehingga dinilai tidak mencerminkan wujud kehendak rakyat seperti halnya GBHN.

Ketiga,  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2007 dinilai tidak mampu menjamin kesinambungan pembangunan antar rezim pemerintah.

Keempat RPJPN secara substantif tidak memberikan arah yang jelas tentang pembangunan yang kita tuju dalam masa dua puluh tahun ke depan.

Dan kelima, karena Presiden ikut menetapkan Undang-Undang, pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional cenderung bias terhadap agenda kampanye Kepresidenan, sehingga banyak hal yang kurang mendapat perhatian.

Dengan berbagai catatan atas kelemahan SPPN tersebut, lanjut Pontjo, pembangunan nasional yang seharusnya merupakan gerak kemajuan secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan justru kerap kali membuat agenda pembangunan lebih banyak merespon hal-hal mendesak berjangka pendek yang seringkali bersifat tambal-sulam, dengan mengabaikan persoalan-persoalan fundamental yang berjangka panjang.

“Barangkali karena sejumlah catatan kelemahan dan kekurangan dari SPPN tersebut, muncullah berbagai pemikiran dan desakan untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional kita,” jelasnya.

Bahkan diakui ada arus sangat kuat yang menghendaki untuk kembali menggunakan “model GBHN” seperti pernah berlaku dalam sistem perencanaan pembangunan kita di masa lalu.

Rencana Pembangunan Nasional adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang diperjuangkan dan dirumuskan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, apapun pilihan model perencanaan pembangunan yang kita anggap paling sesuai bagi Indonesia, maka harus menjamin bahwa pembangunan nasional yang kita laksanakan merupakan gerak berkelanjutan menuju pencapaian cita-cita nasional kita tersebut.

“Kalau kita dalami alam pemikiran para pendiri bangsa, usaha bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya, haruslah bersandar pada tiga konsensus fundamental, yaitu: Pancasila sebagai falsafah dasar, Konstitusi sebagai hukum/norma dasar, dan Haluan Negara sebagai kebijakan dasar,” tukas Pontjo.

Haluan Negara menurut Pontjo memiliki fungsi penting untuk mewujudkan konsepsi negara kekeluargaan dan kesejahteraan dalam masyarakat kita yang majemuk. Dalam konsep Negara kekeluargaan, tentu pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan yang menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan daerah, serta ikut menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, Haluan Negara berfungsi menjadi saluran aspirasi kelompok minoritas atau kelompok marginal sekalipun. Dengan demikian, Haluan Negara akan menjadi alat komunikasi dalam menghubungkan dan mempersatukan semua elemen bangsa dan daerah.

Sedangkan dalam konsepsi Negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, Haluan Negara juga memiliki fungsi alokatif dalam pendistribusian aneka sumberdaya secara berkeadilan. Dalam sistem Pancasila, alokasi sumberdaya tidak diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar atau kekuasaan negara, melainkan juga melalui mekanisme permusyawaratan rakyat dalam MPR sebagai lembaga yang paling lengkap keterwakilannya.(*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *