oleh

Wali Kota Bekasi-Ketua DPRD Tanda Tangani Kesepakatan Bersama Perubahan KUA PPAS

POSKOTA.CO – Menindaklanjuti penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 (KUA PPAS) melalui rapat sidang paripurna hari Senin tanggal 07 September 2020, apresiasi kinerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD secara simultan dan terus menerus untuk melakukan pembahasan atas rancangan tersebut.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairruman J. Putro dan ketiga Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati bersama menandatangani kesepakatan perubahan tersebut.

Perlu diinformasikan bahwa perbedaan asumsi perubahan KUA PPAS tahun 2020 dengan yang telah disampaikan pada kesepakatan rapat paripurna yakni pada asumsi surplus pendapatan pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang digunakan pada pos belanja tidak terduga dan belanja langsung urusan sehingga menjadi berimbang.

Secara makro proyeksi perubahan kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2020 menjadi 5,316 Triliun turun menjadi 510,087 MilIar atau sekitar 8,75% dari target pada tahun APBD sebesar 5,826 Triliun. Dengan penurunan penerimaan pendapatan terbesar yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 854,709 Miliar dipengaruhi oleh penurunan aktifitas perekonomian masyarakat dampak pandemi Covid 19.

Perubahan kebijakan umum belanja tahun 2020 diproyeksikan berkurang 97,701 Miliar menjadi 5,704 Triliun dengan penurunan belanja terbesar yaitu belanja tidak langsung turun 317,480 Miliar disebabkan pengurangan terbesar pada belanja pegawai dipengaruhi oleh pembaharuan data aparatur sipil negara namun anggaran belanja tidak terduga justru bertambah 141,682 Miliar yang akan digunakan kondisi darurat penanganan Covid 19.

Belanja langsung bertambah 219,778 Miliar diantaranya bersumber dari dana transfer dan penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya yang dicantumkan pada perubahan penjabaran APBD Tahun 2020 dengan penggunaan belanja sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. (*/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *