oleh

Rancangan APBD Kota Depok Tahun 2026 Disahkan Sebesar Rp4.165 Triliun

DEPOK – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2026 pendapatan resmi disyahkan sebesar Rp 4.165 trilyun dari belanja tahun 2025 Rp 4.396 trilyun.

“Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan secara intensif, demokratis, dan dinamis, dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas serta memastikan pemanfaatan uang rakyat untuk kemakmuran masyarakat,” kata Ketua DPRD Depok, Ade Supriyatna disaksikan Wakil Wali Kota, Chandra Ramansyah, kemarin.

Penurunan pemdapatan tersebut berkaitan dengan efisiensi anggaran dalam tahun 2026 hanpir diseluruh Indonesia, katanya.

Dalam laporan anggota Banggar DPRD Kota Depok yang dibacakan Edi Masturo, mengatakan struktur rencana APBDD tahun 2026 sepakat bahwa tim Banhhat menyetujui Pendapatan Daerah Kota Depok adalah Rp 4.165 trilyun

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp.2,457 triliun2. Pendapatan Transfer: Rp.1,707 triliun, Belanja Daerah: Rp.4,395 Triliun, Belanja diarahkan untuk pemenuhan mandatory spending, layanan dasar, serta target prioritas pembangunan, katanya.

Rinciannya adalah Belanja Operasi: Rp.3,529 triliun, Belanja Modal: Rp700,7 miliar, Belanja Tak Terduga: Rp.67 miliar, Dengan struktur tersebut, APBD 2026 mengalami defisit Rp.230,725 miliar, yang ditutupi melalui pembiayaan netto.

Sedangkan untuk penerimaan Silpa Rp 160,7 miliar. Penerimaan pembiayaan utang daerah: Rp.82,5 miliar, Pengeluaran pembiayaan: pembayaran pokok utang Rp.2,475 miliar dan penyertaan modal kepada PT Tirta Asasta Rp10 miliar, sehingga silpa akhir tahun dipastikan nol rupiah, ujarnya.

Menurut dia, ada tujuh catatan dari Banggar untuk Pemkot Depok yaitu kenaikan ijsentif RT, RW dan LPM melalui optimalisasi anggaran Desember dan ABT tahun 2026, pembangunan Flyover Jalan Margonda Raya harus melengkapi aturan, penyertaan modal PT Turta Asasta, penambahan anggaran sosialisasi asporas DPRD, penambahan pemanganan darurat RSUD Kisa, perubahan anggaram Propro Jabar tahun 2026, penundaan pembangunan Jembatan Bulak Barat serta pelatihan Bahasa Jepang karena fiskal. (anton/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *