JAKARTA – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya bersama PT KAI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah membahas penataan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (3/11/2026). Langkah ini tindak lanjut pemberantasan peredaran narkoba dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan warga.
Dikatakan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dadang Hartanto, penanganan Kampung Bahari tidak boleh berhenti pada penegakan hukum saja. Perbaikan lingkungan harus dibarengi penyelesaian persoalan sosial agar kawasan tidak kembali jadi sarang narkoba.
“Bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” kata Kapolda Komjen Dadang, saat meninjau lokasi Kampung Bahari, sebagaimana dilansir media ini, Selasa (3/11/2026).
Kapolda Dadang meminta warga di kawasan tersebut didata, termasuk kondisi hunian dan sumber penghasilan. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang menggantungkan hidup dari pemilahan dan pengelolaan sampah agar penataan tidak menghilangkan mata pencaharian tanpa solusi.
Pembahasan bersama stakeholder menyepakati pembersihan akan dilakukan bertahap dengan memprioritaskan area yang sudah tidak dihuni. Sementara bangunan yang masih ditempati akan didata dulu untuk menentukan penanganan yang tepat.
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri menyampaikan, pihaknya merencanakan pengerahan alat berat dan truk pengangkut sampah mulai Rabu (4/11/2026). Kegiatan tetap memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api dan kondisi warga sekitar.
Perbaikan lingkungan menurut Januri butuh penyelesaian jangka panjang. PT KAI bersama pemerintah membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi warga terdampak dengan pendekatan humanis dan dialog.
Sementara itu Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan, pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian. Di Kampung Bahari tercatat 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa RW.
Pendataan ulang akan dilakukan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai alokasi. Selain perbaikan fisik, Kapolda menekankan pentingnya pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kembalinya peredaran narkoba.
Upaya pemberantasan barang haram itu membutuhkan keterlibatan polisi, pemda, dan masyarakat secara berkelanjutan. Perlunya solusi ekonomi bagi warga, termasuk pendampingan pengelolaan sampah dan dukungan program CSR.
Langkah ini diharapkan membantu warga mempertahankan penghasilan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal. Melalui kerja sama lintas instansi, penanganan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya mencegah narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, sehat dan layak huni. (*/omi)
Komentar