DEPOK – Perhatian dan sorotan menjadi catatan tersendiri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok serta transparasi kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
Perhatian dana sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok Samuel Bonardo Parulian Situmorang, saat pandangan umum dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok yang dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna pada Senin (2/11/2026).
Fraksi Partai Golkar mencermati Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2027 yang dipatok sebesar Rp4,366 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp2,918 triliun atau menyumbang 66,83 persen, sementara Pendapatan Transfer mencapai Rp1,144 triliun (26,20 persen).
Walaupun PAD mendominasi, tetapi tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih cukup tinggi, namun kemandirian fiskal tidak boleh hanya berfokus pada target di atas kertas semata.
“Kemandirian fiskal tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan target di atas kertas, tetapi pada ekstensifikasi dan intensifikasi yang sehat tanpa membebani masyarakat,” ujar Samuel Bonardo, sebagaimana dikutip POSKOTAONLINE.COM, Selasa (3/11/2026).
Terkait struktur PAD yang menargetkan Pajak Daerah sebesar Rp2,461 triliun dan Retribusi Daerah Rp397,033 miliar, ujar Samuel, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk membeberkan potensi PAD yang belum teroptimalisasi, serta data perbandingan realisasi capaian tahun anggaran sebelumnya.
Selain pendapatan, Fraksi Golkar turut menyoroti alokasi Belanja Operasi yang direncanakan sebesar Rp3,309 triliun, di mana di dalamnya menyerap Belanja Pegawai sebesar Rp1,483 triliun, dan Belanja Barang/Jasa sebesar Rp1,698 triliun.
Samuel Bonardo mengingatkan, agar alokasi belanja gaji tidak melampaui batas ideal 30 persen. “Tentu kita tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang untuk belanja pembangunan masyarakat semakin menipis,” tandasnya.
Penjelasan rinci mengenai porsi belanja pegawai dan barang/jasa yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian target penanggulangan kemiskinan.
Di sektor infrastruktur, Samuel menyebutkan, Golkar memberikan perhatian khusus pada alokasi Belanja Modal sebesar Rp1,606 triliun, dengan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mencapai Rp702,299 miliar.
“Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta transparansi data hasil survei kondisi jalan dan jembatan –termasuk rincian kategori rusak berat, sedang, dan ringan– serta target penanganan ruas jalan dan irigasi yang akan dituntaskan pada tahun 2027,” tuturnya.
“Pada bidang pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kata Samuel, mendorong agar anggaran benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, rehabilitasi gedung sekolah rusak, serta penanganan masalah kesehatan krusial seperti prevalensi stunting dan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB),” tutup Samuel Bonardo. (*/anton)
Komentar