oleh

Bawaslu Depok Walk Out saat Rapat dengan KPU Depok

POSKOTA.CO – Kegiatan rapat pleno rekapotulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok yang diselenggarakan KPU Kota Depok dinilai tidak diikuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok saat rapat berlangsung.

“Sejak awal rapat pleno kami sudah menyampaikan Rekomendasi agar penetapan DPS oleh KPU Kota Depok ditunda terkait penyampaian daftar pemilih sesuai dengan Pasal 12 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 namun rekomendasi penundaan tidakndigubris atau diabaikan,” kata Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini didampingiAnggota Bawaslu, Andriansyah didampingi, Dede Slamet Permana, Selasa (15/9).

Pihaknya Bawaslu meminta PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy termasuk menyelesaikan permasalahan Pemutakhiran Data Pemilih yang belum tuntas seperti data pemilih DPK tahun 2019 yang belum masuk ke dalam Daftar Pemilih A.KWK namun rekomendasi itu tidak digubris sama sekali.

“Kami terpaksa walk out dalam rapat pleno tersebut,” ujarnya yang menambahkan dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Depok melalui jajaran Panwaslu Kecamatan, ditemukan fakta adanya oknum PPS yang memberikan by name by adress ke pihak external dan ditemukan PPDP yang menggandakan A.KWK di 2 Kelurahan dengan dalih untuk pegangan.

Menurut dia, ladahal dalam Surat Balasan KPU Kota Depok mengenai tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Depok pada tanggal 12 September 2020 yang menginstruksikan PPS dan PPK untuk tidak memberikan data kepada pengawas pemilu, KPU Kota Depok berdalih menjaga kerahaisaan data sebagaiamana ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubbah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, 1), PKPU nomor 6 tahun 2020 pasal 25 ayat 4, dan SE KPU RI nomor 684/PL.021.-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS.

Termasuk masalah hak pemilih di Rutan tidak ada yang namannya Pemilih Rutan karena berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pemilih rutan tetap berada di TPS asal yang mencapai 696 orang bagaimana nasib mereka ketika hari H pencoblosan. “Seharusnya isu tersebut disampaikan ke masyarakat atau publik oleh KPU Kota Depok tapi tidak dilakukan sama sekali,” ujarnya.

Belum lagi masalah data 12.128 pemilih yang belum memiliki E-KTP dan 17.182 Data Tidak Dikenal. “Semua keruwetan ini akan menjadi masalah besar apabila Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS tetap dilanjutkan. Maka pihak Bawaslu minta rapat pleno ditunda terlebih dulu sebelum masalah itu diselesaikan dengan bijak oleh KPU Kota Depok,” ujarnya. (anton)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *