JAKARTA -Bandel membayar pajak daerah, sebanyak 15 obyek pajak di wilayah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dikenai sanksi pemasangan stiker yang bertuliskan “obyek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah”.
Pemasangan stiker tersebut dilakukan oleh petugas dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pelmerah bersama tim gabungan dari kecamatan, kelurahan, Polseek dan Koramil. Upaya ini agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya. dari 15 onyek pajak tersebut meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, restoran, reklame, hiburan dan restoran.
Kepala UPPD Palmerah, Romy Fahrizal mengatakan bagi wajib pajak yang bandel ada tahapannya, yaitu sebelumnya pihaknya telah memberikan surat imbauan pembayaran kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Selanjutnya diberikan undangan konfirmasi bagi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
“Kami juga memberitahukan soal pemasangan stiker penunggak pajak. Jadi tidak serta merta langsung memasang stiker belum memenuhi kewajiban pajak daerah,” jelas Romy, Kamis (13/11/2025) ketika dihubungi.
Dikatakan, apabila dalam waktu sebulan tidak dibayarkan kewajibannya maka berkas akan dikirim ke Suku Badan Pendapatan Daerah untuk dilakukan pemeriksaan atau penagihan dengan surat paksa bahkan sampai sita atau lelang.
Romy mengungkapkan sebenarnya ada 36 obyek pajak yang akan ditempeli stiker namun sehari sebelum pelaksanaan 21 wajib pajak melakukan pembayaran. “Ada 15 obyek pajak yang belum melunasi kewajibannya dengan total senilai Rp3,5 miliar lebih. dari 15 obyek pajak yang ditempel stiker, ada 3 wajib pajak yang langsung melunasi pembayarannya,” ungkapnya.
Dijelaskan khusus PBJT bahwa Pajak yang dipungut dari konsumen adalah hak daerah, pengelola atau pemilik PBJT sebagai wajib pungut dan wajib setor pajak yang dipungut dari konsumen. Sesuai UU NO. 1 tahun 2022 tentang HKPD dengan turunannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD pada Ketentuan Pidana, telah jelas tertera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya maka dapat diancam pidana.
Romy menambahkan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, bisa dengan QRIS, Platform, bank, Pos dan lain-lain. Bagi wajib pajak yang kesulitan membayar dapat menggunakan Pergub No.43 tahun 2024 tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah.
“Manfaatkan juga penghapusan sanksi BBNKB dan PKB yang dimulai dari 10 Nov sd 31 Des 2025,” ucap Romy. (ta)
Komentar