oleh

Atasi Kesenjangan Ekonomi, P2T2 Dukung Badan Tanah

POSKOTA. CO – Akibat dari penelantaran tanah menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan.

Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentan ketahanan pangan dan ekonomi serta tertutup akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani terhadap tanah.

Demikian kata Arman Suleman, S.Pd., MBA, Direktur Eksekutif Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar (P2T2) di Bogor Senin (7/6/2021).

Menurut Arman, Pasal 180 Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar adalah amanat dan aturan pelaksanaan dari pasal  tersebut.

PP kata Arman, secara langsung mengubah dan memperbaharui kebijakan-kebijakan yang terkait kawasan dan tanah telantar sebagai produk dari UU 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Menurut Arman, PP nomor 20 tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021 lalu ditempatkan pada lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, dimana penjelasan atas PP Nomor 20 tahun 2021 dilekatkan pada tambahan lembaran negara nomor 6632.

“Lahirnya PP nomor 20 tahun 2021 seketika menggugurkan PP nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang tercatat pada lembaran negara tahun 2010 Nomor 16,”kata Arman.

PP nomor 20 tahun 2021 mengandung tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 UU nomor 11 Tahun 2020 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atas hak tanah karena ditelantarkan.

“Definisi terlantar itu diatur pada bab I ketentuan umum pasal 1 PP 20 tahun 2021. Bunyinya begini, tanah telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. Itu definisi yang sudah terang benderang, tinggal dilakukan pembuktian faktual dan atau administrasi,” ujarnya.

“Sementara dasar hukum dari PP 20 tahun 2021 itu sendiri adalah pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,”tegasnya lagi.

Arman meminta perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial.

“Optimalisasi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi,”kata Arman.

Untuk mempertahankan kualitas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah, diharapkan dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran.

Oleh karena itu, sangat perlu adanya pengaturan yang tegas berupa sanksi dari pemerintah selain aturan KUHP terkait perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori penelantaran supaya penertiban dan pendayagunaan tanah telantar bisa terwujud dengan maksimal.

“Jangan seperti masa lalu. Negara harus memberikan hak atas tanah kepada pemegang hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara,”ungkapnya.

Ditegaskan Arman, dahulu saat negara memberi hak kepada seseorang atau badan hukum, selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan surat keputusan pemberian haknya.

Sehingga pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya. Dalam hal pemegang hak menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

“UU Cipta Kerja lahir sebagai jawaban. Karena semakin dipertegas untuk selanjutnya diatur oleh Badan Bank Tanah,” paparnya.

Penerapan PP 20 tahun 2021 harus dimulai oleh seluruh pemangku kepentingan UU Cipta Kerja yakni pemerintah, masyarakat dan pengusaha, agar tujuan dari Badan Bank Tanah tidak sia-sia seperti masa yang lalu.

“Jangan bangsa kita terjatuh lagi dilubang yang sama seperti buruknya ketidak-adilan pada masa lalu terkait keadilan atas tanah padahal sudah ada UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar (P2T2) akan mencoba ikut menerapkan dan atau menguji aturan teknis sesuai PP 20 tahun 2021 tersebut terhadap keberadaan tanah terlantar yang sudah di inventarisir.

“Kami dari P2T2 membantu pemerintah dalam rangka mendapat model penerapan dari PP 20 tahun 2021. Kami bangga pemerintah sudah tegas terhadap tanah yang ditelantarkan. Semoga Badan Bank Tanah akan sukses ke depan hari,” kata Arman. (yopi/fs)

Arman Suleman, S.Pd., MBA, Direktur Eksekutif Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar (P2T2)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *