oleh

PEREMPUAN DI BAWAH PERLINDUNGAN PEMERINTAH

Oleh: Sharfina Izza

KEKERASAN wanita kerapkali terjadi di zaman serba modern ini. Wanita dengan segala rentang usia, dari yang termuda hingga tertua dapat mengalami kekerasan ini baik dari orang lain maupun dari keluarga terdekatnya. Apa yang membuat wanita rentan sekali terkena kekerasan di dalam kehidupannya? Tentunya banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan itu. Pelaku dan korban tidak mengenal suku bangsa, agama, warna kulit, dan lain-lain.

Begitupun menurut data catatan tahunan tentang kekerasan wanita yang dirilis oleh Komnas Perempuan berikut:

Source: Komnas Perempuan

Tertulis bahwa kekerasan pada wanita tiap tahunnya selalu naik, hal ini dipengaruhi oleh makin banyaknya perempuan yang berani untuk melaporkannya ke pihak berwajib. menunjukkan jumlah laporan kekerasan pada 2018 mencapai 406.178 kasus, naik 16,5 persen dibanding jumlah laporan pada 2017 yang berjumlah 392.610 kasus.
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia.
Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No 65 Tahun 2005.

“Pola kekerasan yang terjadi masih sama, lagi-lagi yang paling tinggi di ranah personal atau ranah privat, ranah yang paling dianggap tabu untuk diungkap di ruang publik atau politik,” dikutip oleh Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amirrudin di acara peluncuran Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 di Jakarta.

Dampak kekerasan pada wanita sangat mengguncang kesehatan fisik dan mental para korbannya, korban sangat berpotensi mengalami bentuk PMS (Penyakit Menular Seksual) mulai dari yang ringan hingga setingkat dengan HIV/AIDS apabila bentuk dari kekerasan itu adalah pemerkosaan. Para korban juga seringkali tidak bisa menghindari kehamilan yang tidak diinginkan yang menyebabkan mereka bertingkah laku yang dapat merugikan kesehatannya sendiri seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan juga berhubungan seks bebas yang tidak aman akibat dari rasa benci dan putus asa kepada dirinya sendiri.

Tidak hanya gangguan fisik, para korban juga rentan mengalami gangguan psikis seperti depresi, kegelisahan, bipolar (kepribadian ganda), hingga bunuh diri akibat dari trauma yang diterimanya.

Seperti apa yang dialami oleh remaja usia 18 tahun yang tidak ingin disebutkan namanya ini, melalui akun twitternya ia membuat sebuah utas di mana ia mengalami tindak kekerasan berupa dipukuli oleh pamannya sejak umur enam tahun tanpa diketahui oleh orangtuanya, dan kejadian tersebut berlangsung hingga usianya 13 tahun. Pamannya akan mulai memukulinya, ketika pamannya tersebut kalah judi. Lalu pada saat umurnya 16 tahun, ia diperkosa oleh dua teman teman lelakinya di sebuah ruangan. Hal ini membuat kondisi psikisnya sangat rusak, bahkan ia sudah mencoba menenggak tiga botol alkohol, namun alkohol tersebut hanya membuatnya keracunan, ia tidak berani mengatakan cerita sesungguhnya kepada orangtuanya karena ia menganggap hal seperti itu sangatlah tabu untuk kedua orangtuanya. Lalu ia bergegas untuk mencari pertolongan dengan datang ke tempat perlindungan wanita dan anak.

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada wanita dan anak banyak terjadi dan diperlukan banyak lembaga serta tenaga untuk mengurangi tindakan tersebut. Serta diperlukan edukasi untuk pentingnya kita semua lebih peduli dengan para korban dengan tidak menyalahkannya, tapi dengan mendukungnya bahwa mereka tidak sendirian dalam melawan kekerasan pada wanita.

Pada November 2017, ketika bertatap muka dengan para komisioner Komnas Perempuan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dengan memperkuat posisi Komnas Perempuan dalam pengambilan keputusan publik pemerintahan maupun dengan penambahan wewenang hukum untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili kasus-kasus kekerasan berbasis gender, bukan hanya akan menyediakan mekanisme keluhan bagi korban, tetapi juga mengisi kekosongan hukum agar para pelaku kekerasan tidak terus merasa bebas dari penghukuman.

Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia sangatlah mengupayakan agar masyarakat khususnya wanita dapat merasa aman di negaranya sendiri tanpa rasa takut dan gelisah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. (Penulis adalah London School of Public Relation)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *