JAKARTA – Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) Herwanto Nurmansyah mengungkapkan keprihatinannya terkait putusan Pengadilan Negeri Medan yang dianggapnya kontradiktif dengan laporan yang diajukan.
Dalam laporannya, pihak Baradatu menyatakan bahwa perkara yang dilaporkan adalah pemalsuan surat, yang seharusnya diikuti dengan putusan yang jelas tentang apakah surat tersebut palsu atau asli. Namun, dalam putusan tersebut, majelis hakim justru memutuskan ‘onslag’, yang artinya peristiwa yang terjadi dianggap ada, namun bukan merupakan tindak pidana.
Herwanto menilai bahwa keputusan ini membingungkan, mengingat laporan yang diajukan jelas terkait dengan pemalsuan surat. Seharusnya, menurut Herwanto, jika ada pemalsuan surat, majelis hakim perlu menentukan apakah surat tersebut palsu atau asli, bukan hanya menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana.
Lebih lanjut, Herwanto membandingkan kasus ini dengan perkara yang pernah terjadi pada Ronald Tannur di Surabaya, yang menurutnya memiliki kesamaan dalam hal dugaan adanya tindak pidana yang tidak terbukti dalam putusan. “Kami khawatir, ini mungkin bisa disebut Ronald Tannur jilid dua,” katanya, dalam keterangan tertulis yang didapat POSKOTAONLINE.COM, Selasa (19/11/2024).
Oleh karena itu, Baradatu mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi III DPR RI untuk mengkaji lebih lanjut putusan tersebut dan memastikan apakah analisis mereka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) Herman juga menegaskan pentingnya perhatian serius dari Komisi III DPR RI terhadap laporan ini. Menurutnya, jangan sampai laporan ini hanya mendapatkan perhatian setelah viral. “Zaman sekarang, no viral no justice,” ujarnya.
Herman berharap Komisi III dapat segera menanggapi laporan ini dan menjalankan fungsi pengawasan hukum secara serius. Dengan pengajuan audiensi ini, Baradatu dan NCW berharap agar kasus ini dapat menjadi perhatian lebih lanjut dari Komisi III DPR RI untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan. (*/rel/din)
Komentar