oleh

Poros Muda Tanggapi Permasalahan di Polres Luwu Timur Kasus Pelecehan Seks

POSkOTA.CO – Tagar #PercumaLaporPolisi mendadak ramai sejak sepekan terakhir berkat laporan LSM Project Multatuli perihal kasus pelecehan seksual tiga orang anak oleh ayahnya sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena kepolisian dianggap menghalangi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, baik dari segi pelayanan maupun pengayoman.

Permasalahan yang terjadi di Polres luwu Timur banyak opini dari elemen LSM menyalahkan Penyidik Polri luwu timur terkait Sp3 laporan dari LBH Makasar. Poros Muda Indonesia (PMI) ikut menyoroti persoalan tersebut.

Frans Freddy selaku Ketua Umum PMI menegaskan bahwa yang merupakan Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

konstitusi mengatur sebagaimana pasal 1 angka 3 UUD 1945 yaitu Negara indonesia adalah Negara Hukum. jadi segala sesuatunya sudah diatur oleh UU, contoh
Soal syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, ” ujar Frans Freddy di Jakarta, Rabu (13/10).

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukt, ” katanya.

Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. Oleh karena itu disimpulkan bahwa seserong hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan, sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi.

“kita juga diberi ruang oleh UU mengenai tindakan Polri yang laporan polisi di SP3 yaitu diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ” tutup Frans. (din)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *