POSKOTA.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, diminta segera turun tangan guna menyelidiki dugaan penyimpangan dana perguliran kelompok pada lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ‘Amanah’ Luragung tahun buku 2022 lalu.
Permintaan itu disuarakan beberapa orang warga Desa Gunungkarung, Kecamatan Luragung, sesudah mereka melihat fakta, sampai saat sekarang oknum pelaku yang diduga sudah melakukan perbuatan penyelewengan dalam proses aliran dana perguliran kelompok, khususnya di Desa Gunungkarung tidak juga ditindak tegas.
Belum adanya sikap tegas tersebut, selain dinilai dapat melemahkan marwah (kehormatan-red) lembaga UPK sendiri, lebih jauh dari itu akhirnya berpotensi memantik munculnya rasa ketidakadilan bagi warga yang telah dirugikan.
Tindakan ini dinilai penting juga untuk memberikan kepastian hukum siapa yang sebenarnya bersalah dan siapa yang harus bertanggung jawab. Demikian dikemukakan salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya tidak disebutkan, saat ditemui POSKOTA.CO, di sekitar tempat tinggalnya, Minggu (30/4/2023) pagi.
Menurutnya, selama ini banyak warga Gunungkarung yang sebenarnya terus mengintip informasi, mengenai perkembangan penanganan masalah RN (inisial-red) yang disebut-sebut telah melakukan dugaan perbuatan penyelewengan terhadap keuangan UPK melalui program simpan pinjam perempuan (SPP).
Menurutnya, dia sama sekali tidak pernah mendengar, pihak lembaga UPK melakukan upaya hukum terhadap perbuatan pelaku. “Padahal dana yang sudah digelontorkan UPK melalui program perguliran kelompok yang terkait dengan oknum pelaku ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah,” terangnya.
Dia mengingatkan, sehubungan modal awal lembaga UPK bersumber dari pemerintah (keuangan negara-red), maka pihak kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut. “Saya sebagai masyarakat berharap pihak Kejaksaan Kuningan segera turun tangan untuk menangani perkara itu, sehubungan ada dugaan terjadinya kerugian keuangan negara,” pintanya dengan sungguh-sungguh.
Terpisah, Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) UPK ‘Amanah’ Luragung Edi Yusuf melalui pesan WhatsApp (WA) kepada wartawan POSKOTA.CO, menyampaikan, penanganan persoalan (perkara inisial RN-red) bukan terkubur atau dipetieskan. Akan tetapi, katanya, lapor ke pihak kepolisian kekuatan hukumnya lemah. “Berupaya mencari yang bersangkutan juga harus ke mana,” ujarnya setengah bertanya.
Edi mengaku, pernah melapor kepada yang punya wewenang (tidak menyebutkan siapa-red), menurutnya tidak boleh ada barang disita dari yang bersangkutan. “Kalau penagihan kepada anggota kelompok lain tetap berjalan,” jelasnya.
Pada akhir pesan WA, Ketua BKAD menyebutkan, sesudah pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah kepala desa di wilayah Luragung, serta dengan pihak kepolisian, lanjutnya, ada rencana melakukan pertemuan untuk pembahasan masalah ini, pada Senin (1/5/2023) besok. (*/cep)
Komentar