JAKARTA – Sebanyak enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Permohonan tersebut, kata Ketua LPSK Achmadi, dalam keterangannya yang didapat media ini, Selasa (10/11/2026), masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. “Masih dalam proses,” ujar Achmadi.
Alasannya, pihak LPSK juga harus berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara dugaan penyadapan tersebut. Penelaahan dilakukan pihak LPSK dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi. “Tingkat ancaman yang dihadapi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban,” tegasnya.
Langkah ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dijelaskan Achmadi, perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman. LPSK mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana tersebut.
LPSK akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara penyadapan yang melibatkan sejumlah jenderal polisi. Selain itu LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.
Dalam hal ini LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka terkait kasus penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal. Keempat tersangka itu, LSP, ASN, EHS, dan SU.
Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, tokoh media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para pengusaha. Aksi penyadapan ilegal itu dilakukan para tersangka sejak tahun 2025 hingga 2026. (*/omi)
Komentar