JAKARTA – Merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh PT Produksi Film Negara/PFN (Persero), Perusahaan swasta, PT Raja Era Pratama (REP), sebagai penyewa gedung selaku Pihak Kedua bertekad menggugat ke pengadilan. Melalui kuasa hukumnya Imam Sofwan, SAg, SH, MH menyampaikan bahwa pihak BUMN bidang perfilman telah memindahkan barang-barang milik kliennya dari gedung yang disewa.
“Ini perlakuan yang menyakitkan hati bagi klien kami. Padahal, gedung itu masih aktif dalam masa sewa. Sehingga tindakan mengeluarkan barang secara paksa itu melanggar hukum. Kami bakal menempuh jalur hukum,” kata advokat Imam Sofwan dari kantor Hukum Sapu Jagat Law Firm kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Imam Sofwan, berharap segera ada musyawarah mufakat terkait keterlambatan pembayaran sewa gedung dengan PT PFN di Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista) Raya Kav 127, Jakarta Timur.
Imam menegaskan, mengacu hasil pertemuan pada tanggal 19 Februari 2026 antara PT PFN dan PT REP pada rapat itu diwakilkan oleh Iwan Setiawan, Ilham, Tesa (Tim Legal) dan PT REP yang dihadiri Ir. Pandapotan Raja Guk Guk selaku Direktur Utama, dan didampingi Kuasa Hukumnya Imam Sofwan. Pertemuan membahas mengenai permasalahan Perjanjian Sewa Gedung antara PT PFN dan PT REP tentang Sewa Gedung Nomor : 026/SPSG/FFN-REP/XII/2024. “Untuk itu, sebagai tindak lanjutnya, kami menyampaikan klarifikasi secara tertulis sebagai berikut. Harapannya klien kami ada musyawarah mufakat,” kata Imam Sofwan.
Klarifikasi sebanyak enam poin, sebagai berikut: Pertama, Pihak kedua mengapresiasi baik kepada PT PFN yang telah merespon baik surat, yakni Surat Nomor : 013/Tanggapan/SJ-LF/I/2026 tertanggal 6 Februari 2026 Perihal Tanggapan Balik dan mengundang kami untuk pertemuan di kantor PFN untuk menjadikan forum musyawarah mufakat.
Kedua, Pihak Kedua menyadari adanya keterlambatan pembayaran angsuran sewa gedung dikarenakan kondisi kesehatan klien kami. Untuk itu, kebijakan yang tepat dan benar adalah pemberlakuan denda 1/1.000 terhadap pihak kedua, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (6) Surat Perjanjian Sewa Gedung dan PT PFN dan PT REP tentang Sewa Gedung No. 026/SPSG/PFN-REP/XII/2024.
Ketiga, Pihak Kedua pada prinsipnya ingin meneruskan Sewa Gedung sebagaimana Surar Perjanjian Sewa antara PT PFN dengan PT REP tentang Sewa Gedung Nomor : 026/SPSG/FFN-REP/XII/2024.
Ketiga, Pihak Kedua belum memperoleh keuntungan apapun dari Perjanjian Sewa antara PT PFN dan PT REP tentang Sewa Gedung Nomor : 026/SPSG/FFN-REP/XII/2024, tetapi justru mengalami kerugian yang cukup besar, baik dari biaya renovasi, mobilisasi peralatan, dan atau perlengkapan dalam usaha tersebut.
Keempat, bahwa dalam perjanjian kerja sama harus saling memperhatikan azas keseimbangan, azas keadilan dan saling menguntungkan antara pihak satu dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut.
Kelima, atas dasar sebagaimana dijelaskan dalam poin 3 (tiga) di atas, maka, dengan ini Pihak Kedua memohon kebijaksanaan PT PFN agar menyambut baik keinginan Pihak Kedua untuk melanjutkan Sewa Gedung.
Keenam, bahwa dalam rangka menyelesaikan persoalan ini kami selaku kuasa hukum bersama dengan klien kami meminta waktu dan kesepakatannya untuk bersilaturahmi dengan pengambil keputusan yang berwenang guna membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah mufakat agar menghasilkan keputusan yang terbaik, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. (jo)
Komentar