BALI – Halaman Universitas Udayana mendadak riuh. Seribu pelaku UMKM kreatif Bali duduk berdampingan, tanda tangan akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara massal, Rabu (13/5).
Bukan sekadar seremoni. Ini ledakan akses pembiayaan terbesar untuk sektor ekonomi kreatif tahun ini.
Kementerian UMKM menggandeng Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenekraf, Pemprov Bali, Universitas Udayana, dan lembaga penyalur KUR menggelar Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif plus Bursa Wirausaha Unggulan.Targetnya jelas: buka keran modal, dorong digitalisasi, dan legalkan usaha kecil biar naik kelas.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman tak mau kerja setengah-setengah. Ia bilang, pemerintah membangun ekosistem usaha dari hulu ke hilir.
“Meliputi akses pembiayaan, penguatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, pelatihan di inkubator wirausaha, sampai fasilitasi formalisasi dan sertifikasi,” tegas Maman di tengah acara.
Angkanya besar. Pemerintah pasang target penyaluran KUR 2026 sebesar Rp295 triliun. Dari jumlah itu, Rp10 triliun dikhususkan untuk UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual.
Mau bikin brand fashion, film pendek, game, kuliner dengan resep khas, semua bisa dinilai dari HKI. Kreativitas sekarang bisa dijaminkan.
Listing Fee Dihapus, Pintu Pasar Dibuka
Maman juga mengingatkan, pemerintah sudah memangkas hambatan UMKM masuk ritel modern. Lewat PP 29/2021 Pasal 95, biaya administrasi pendaftaran barang alias listing fee untuk UMKM di toko swalayan digratiskan.
“Ini langkah nyata biar UMKM tidak hanya jadi produsen, tapi juga pemain di pasar besar,” katanya.
Pelatihan dan pendampingan juga diperkuat lewat inkubator wirausaha sesuai PP 7/2021 Pasal 135. Fokusnya: komoditas unggulan dan teknologi tinggi. Formalisasi usaha dikebut dengan NIB, sertifikasi merek, hak cipta, sampai Perseroan Perorangan.
Yang paling ditunggu pelaku usaha: peluncuran platform SAPA UMKM. Sistem pelayanan terpadu satu pintu ini digadang jadi “Google-nya UMKM”.
“Lewat SAPA UMKM, pelaku usaha bisa akses pembiayaan, pemasaran, pelatihan, sampai pendampingan pembukuan dalam satu sistem,” jelas Maman.
Sistem ini langsung dari arahan Presiden Prabowo. Tujuannya simpel: pelayanan UMKM harus mudah, cepat, dan terintegrasi.
UMKM Tulang Punggung, Harus Naik Kelas
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut UMKM adalah penopang ekonomi nasional di tengah badai global.
“Kolaborasi lintas kementerian, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan pemda harus berbasis data. UMKM juga harus jaga kualitas produk biar daya saingnya naik,” ujarnya.
Komitmen Presiden Prabowo jelas, UMKM dan ekonomi kreatif tidak hanya difasilitasi, tapi didorong punya kemampuan riset, inovasi, dan daya saing.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi kolaborasi ini. Ia bilang, akad massal di Bali sudah menyentuh 13 dari 21 subsektor ekonomi kreatif. Nilai pembiayaan mulai puluhan juta hingga Rp500 juta per UMKM.
“Ini bukti sinergi kementerian, pemda, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan bisa buka akses pendanaan yang nyata,” kata Riefky.
Akad massal ini bukan akhir. Ini awal. Ribuan UMKM kreatif Bali kini punya modal, legalitas, dan pintu digital untuk masuk pasar nasional bahkan global.
Dari ruang kuliah Udayana, pemerintah mengirim pesan: ekonomi kreatif bukan lagi wacana. Ia sudah jadi mesin uang yang sah, legal, dan bisa dibiayai negara. (*/aga)
Komentar