oleh

Wakil Wali Kota Bogor Sambut Terpilihnya Nurodi sebagai Ketua Dekopinwil Jabar

POSKOTA.CO – Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopin yang berlangsung Senin (5/10/2020) di Bandung guna memilih ketua, berlangsung demokratis.

Dalam pemilihan ini, Nurodi SE terpilih sebagai ketua Dekopinwil Jawa Barat secara aklamasi dari semua pemegang hak suara. Terpilihnya Nurodi, menjadi momentum perubahan dari gerakan koperasi di Jawa Barat.

Semua pengurus wilayah yakin, Nurodi akan mampu melakukan semakin konsolidasi organisasi Dekopin yang mempunyai landasan hukum Keppres No 06/2011.

Maklum, Dekopinwil hanya punya satu Anggaran Dasar yang sama dengan Dekopin Pusat. Anggaran Dasar yang sah dan berlaku hingga saat ini adalah AD Dekopin yang disahkan oleh Keppres No 6/2011. Karena anggaran dasar yang sah menurut Pasal 59 UU No 25/1992 tentang Perkoperasian adalah harus disahkan pemerintah.

Terpilihnya Nurodi juga disambut baik Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Orang nomor dua di Balai Kota Bogor ini berharap, agar Nurodi dapat menjembatani Dekopin pusat, provinsi serta membawa perubahan mendasar bagi kemajuan perkoperasian di Kota Bogor.

Sementara Nurodi yang terpilih mengatakan, Muswil Dekopinwil Jabar harus tunduk pada anggaran dasar yang masih sah itu.

“Sepanjang belum ada anggaran dasar yang disahkan pemerintah, atau pemerintah mencabut anggaran dasar yang disahkan Keppres No 06/2011, maka Anggaran Dasar Keppres No 06/2011 tetap berlaku. Itu landasan muswil ini. Sementara yang pihak sebelah pakai apa ya?” ujar Ketua Puskud Mina Jabar itu.

Nurodi SE terpilih sebagai ketua Dekopinwil Jawa Barat secara aklamasi. (ist)

Dalam anggaran dasar yang masih sah itu tercantum Pasal 19 ayat 3 tentang pembatasan masa jabatan ketua umum termasuk ketua Dekopin wilayah.

“Lalu ada organisasi yang menyebut diri Dekopin, tapi ada ketua Dekopinwil/Dekopinda termasuk ketua Dekopin pusat telah memegang jabatan lebih dari dua periode bahkan sampai empat periode, pertanyaannya pakai anggaran dasar apa mereka? Yang jelas itu bukan Dekopin,” ujar Nurodi.

Nurodi juga heran, masih ada pihak yang mengklaim memakai Anggaran Dasar yang baru dan belum disahkan pemerintah.

“Apakah layak disebut Dekopin? Sementara UU No 25/1992 Pasal 59 tegas menyebut Dekopin harus disahkan pemerintah. Sepemahaman saya, ART yang banyak mengatur musyawarah wilayah dan daerah belum ada untuk mengimplementasikan anggaran dasar baru itu. Lalu mereka pakai landasan hukum apa?. Kacau kalau begini mengatur organisasi,” tegas Nurodi.

Ia menuturkan, kekacauan itu diawali dengan pelanggaran UU No 25/1992 dari pihak yang memberlakukan anggaran dasar sebelum disahkan pemerintah, yaitu memilih ketua umum.

Sehingga, ada distorsi pemahaman pelaksanaan muswil di daerah. Karena hampir seluruh wilayah, masa jabatan habis bagi ketua Dekopinwil, hingga mengharuskan muswil.

“Tapi, ART mereka belum ada dan apalagi disahkan. Akhirnya mereka memakai ART yang merupakan ART yang menjadi turunan anggaran dasar yang mereka telah kesampingkan dalam Munas Makassar,” ujarnya.

Seluruh peserta Muswil Dekopin Jabar berfoto bersama ketua terpilih. (ist)

Menurut Nurodi, Dekopin yang benar berdasarkan AD yang disahkan Keppres No 6/2011, di bawah pimpinan Dr Sri Untari Bisowarno.

“Tidak boleh ada yang lebih masa jabatannya dari lima tahun termasuk ketua Dekopinwil. Ini aruran. Karena itu, diangkat pelaksana tugas ketua Dekopinwil. Kenapa? Karena untuk menutup kekosongan di wilayah yang sudah tidak mengakui lagi Keppres No 06/2011,” ujar Nurodi.

Untuk itu, Nurodi meminta, agar pihak yang mengatasnamakan Dekopin di Jawa Barat tapi tidak mengakui Keppres No 06/2011 sadar, karena satu-satunya pengesahan pemerintah terhadap Dekopin.

“Karena itu, pihak yang mengatasnakan Muswil Dekopin Wilayah, dengan tidak memakai rujukan AD yang disahkan pemerintah Keppres No 06/2011 adalah muswil yang tentu tidak sah pula. UU tegas menyatakan itu,” kata Nurodi.

Sementara Mulia Aryateja, selaku Plt ketua Dekopinda Kota Bogor mendukung penuh terpilihnya Nurodi.

“Saya mendukung Pak Nurodi. Sebagai ketua Dekopinwil Jabar, saya berharap tata kelola koperasi ke depan lebih baik dalam menguatkan ekonomi kerakyatan seperti yang diamanatkan dalam UUD dasar 1945. (yopi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *