KUNINGAN-Pembangunan dan rehab SMPN 1 Luragung Kabupaten Kuningan Jawa Barat, yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2024, diduga dikerjakan tidak berbasis lingkungan. Fakta ini bisa dianggap menciderai proyek pekerjaan dengan menggunakan metoda atau sistem swakelola tipe 4, yang sepatutnya lebih prioritas memberdayakan tenaga kerja warga lingkungan sekolah.
Hal tersebut ditengarai, ketika hasil peliputan POSKOTAONLINE di lokasi pekerjaan, mendapati para pekerja yang sedang menggarap kegiatan tersebut, merupakan warga dari luar Luragung. Mereka (para pekerja.red) mengaku berasal dari wilayah Cimara Cibeureum. Bahkan, tidak ada satu pekerja pun, yang berasal dari penduduk Desa Sindangsuka selaku warga pribumi disitu.
Ketika ditemui POSKOTAONLINE Minggu (11/08/2024), disela-sela memimpin pekerjaan, kepala rombongan (mandor.red), Yuda membenarkan jika dirinya beserta rombongan pekerja itu, mayoritas berasal dari daerah Cimara Cibeureum.
“Kami menerima order untuk melaksanakan pekerjaan (proyek DAK.red) ini langsung dari kepala sekolah dan komite,”terangnya.
Disebutkan Yuda, para pekerja yang diajak dan dibawa untuk pekerjaan itu, berjumlah sekira 26 orang.
“Kami semua bekerja dimulai dari awal proyek ini dibuka,”ujarnya.
Sementara itu, Komite SMPN 1 Luragung, melalui Sekretarisnya, Ero Wasra saat dikonfirmasi di kediamannya, menjelaskan, dirinya tidak mengetahui saat penunjukan dan penetapan siapa yang akan menjadi pekerja untuk proyek tersebut.
“Saya mengetahui jika pekerja berasal dari luar wilayah Luragung (Cimara Cibeureum-red) pada saat pekerjaan sudah berjalan,”ungkapnya.
Namun, Ero sempat mengatakan, kemungkinan terkait penunjukan dan penetapan siapa yang akan menjadi pekerja pada waktu itu, terbangun komunikasi langsung antara kepala sekolah dengan ketua komite.
“Pihak sekolah pada waktu menentukan para pekerja, bisa saja meminta persetujuan langsung dari Pak H.Yayan sebagai ketua komite,” tutur Ero.
Pada tempat berbeda, Kepala Desa Sindangsuka, E Warsadiatmaja, menyampaikan pihak desa sama sekali tidak menerima adanya koordinasi terkait kebutuhan pekerja asal penduduk pribumi dari pihak sekolah.
“Jangankan koordinasi tentang kebutuhan pekerja, malah pada waktu mulai pelaksanaan proyek pun (pembukaan-red) hari pertama kegiatan, pihak desa tidak mendapatkan undangan atau pemberitahuan sama sekali dari pihak sekolah, padahal sekolah SMPN 1 Luragung ini berada di wilayah desa kami (Sindangsuka.red),”ucapnya bernada kecewa.
Kepala desa ini mengatakan, banyak warganya yang mungkin bisa diajak bekerja pada proyek sekolah tersebut.
“Meskipun bukan sebagai tenaga ahli tukang, tapi setidaknya untuk pekerjaan pembantu tukang (laden.red), nampaknya banyak warga yang siap jika diberi tawaran atau kesempatan,”pungkasnya.
Terpisah, saat hendak dikonfirmasi POSKOTAONLINE.COM, Kepala SMPN 1 Luragung, Dadang Sutisna, melalui sambungan WhatsApp (WA), tidak dapat dihubungi. (Cep/fs)
Komentar