oleh

MKL Laporkan BP Batam ke KPPU RI Dugaan Permainan Curang Tender

JAKARTA-Perusahaan  PT Mitra Karunia Laksana (MKL) melaporkan Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI.

Pihak PT MKL  menduga adanya aroma ketidaktransparanan pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam proses tender pemilihan mitra kerjasama pembangunan pengoperasian dan pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center.

Adanya dugaan permainan curang  mendorong PT. MKL  untuk berkirim surat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dasar laporan PT. MKL kepada KPPU RI tersebut, terkait dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh BP Batam dalam proses tender pemilihan mitra kerjasama pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center.

Laporan tersebut dilayangkan pihak PT.MKL  kepada KPPU pada Senin (27/5/2024). Dalam suratnya, PT. MKL meminta KPPU RI membatalkan proses lelang pemilihan mitra kerjasama pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center tersebut.

KPPU didesak untuk memperingatkan BP Batam agar mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Direktur PT MKL M Gringgo Bahri menyebutkan, pihaknya melaporkan BP Batam pada KPPU bisa bertindak tegas terkait dugaan kecurangan tetsebut. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran terhadap tender pemilihan mitra kerjasama  pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center.

“Kita laporan ke KPPU dengan dugaan proses tender yang diskriminatif,” kata Gringgo kepada Wartawan di Gedung KPPU RI Jakarta, Senin (27/5/2024).

Menurut Gringgo, persoalan tersebut bermula sejak tanggal 16 April 2024 lalu, pihak BP Batam melayangkan undangan kepada 4 perusahaan. Keempat perusahaan itu,  PT.Metro Nusantara  Bahari (pemrakarsa proyek), Harapan Mitra Properti, PT. Synergy Tharada dan PT. Mitra Karunia Laksana (MKL).

Menurutnya, BP Batam juga memberikan sejumlah persyaratan untuk tender tersebut yang dinilai oleh pihak PT MKL tidak sesuai dan terlalu mengada-ada.

“Prasyarat itu juga mempersulit posisi kami untuk ikut dalam tender. Sementara 3 perusahaan yang lain tidak mendapat prasyarat yang sama,” ujar Gringgo.

Laporan PT MKL sudah diterima pihak KPPU. Namun pihak PT MKL  diminta untuk melengkapi dokumen untuk proses selanjutnya.(Omi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *