oleh

Klarifikasi Pengelolaan Pondok Bali, Ini Jawaban Disparpora Subang

POSKOTA.CO – Soal pelaksanaan mitra kerja sama, untuk pengelolaan aset destinasi wisata Pondok Bali, Pemda Subang melalui Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Subang, Tatang Supriyatna, didampingi kuasa hukum Pemda Subang, Dede Sunarya menjelaskan jika Pondok Bali memang selalu menjadi masalah sejak dulu, Sabtu Sore (30/4/22).

Maka dari itu Pemda Subang menginisiasi untuk pengelolaan Pondok Bali agar bisa menghasilkan PAD optimal, menghindari konflik antar kelompok di sana, caranya dengan membentuk tim pemilihan untuk pengelolaan.

“Setidaknya ada 3 pendaftar untuk calon pengelola Pondok Bali, Satu, Promotama Consulting, CV Arjuna Sastra Bahu, CV Sejahtera Lestari Mandiri,” katanya.

Dalam pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan destinasi wisata pantai Pondok Bali Tim Pemilihan mengacu pada Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Pemenangnya itu CV Sejahtera Lestari Mandiri hadir dengan nama yang tercatat pada Buku Tamu adalah saudara Joni Kurnia dengan bobot nilai 660 dan nilai penawaran paling tinggi, yaitu Rp300 juta,” katanya lagi.

Dalam kesempatan itu juga ditegaskan oleh Kuasa Hukum Pemda Subang, Dede Sunarya, bahwa semuanya sudah sesuai dengan prosedur, jika salah satu peserta merasa puas, dia menyebut silahkan untuk menempuh jalur hukum. “Semuanya sudah clear, kalau ada yang merasa tidak puas, silahkan tempuh jalur hukum,” tegas Dede.

Dalam kesempatan itu juga Tim Pansel pemilihan calon mitra buka suara soal adanya tudingan soal Pansel yang disebutkan tidak terbuka.

Mewakili Tim Pansel, Tita Terista, menjeladkan jika publik melihat aturan yang bias, mereka berpedoman pada Perpres 16 soal Barang dan Jasa, itu jalurnya belanja. Sedangkan Tim Pansel berpedoman pada Permendagri No 19.

Sementara di sini Pemda akan menyewakan tanah, tentu outputnya mana yang bersedia membayar nilai sewa lebih tinggi.
Memang ini menjadi rahasia, untuk kami mencari penawar tertinggi. Dan ini bukan pengadaan barang dan jasa yang mengharuskan kami membuat pengumuman.(hrn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.