oleh

Dubes Pamong Papua: Tak Ada Diskriminasi dan Pelanggaran HAM di Papua

POSKOTA.CO – Banyak kehadiran militer di tanah Papua bukan berarti kondisi Bumi Cenderawasih dalam kondisi menakutkan atau seram, namun itu hal yang biasa yaitu pergantian petugas militer dan ini selalu terjadi 3-4 kali dalam setahun. Jika ada yang mengatakan banyak kasus ‘human abuse’, itu karena kasus kriminal saja, kalau disebut saparatis jumlahnya oknum atau orang kecil.

“Kalau ada yang bilang ada kasus ‘human abuse’ di Papua jelasnya yang sering adalah masalah kriminal karena jumlah saparatis hanya sekitar 70 orang atau di bawah 100 orang yang mengganggu sekolah, orang kampung dan lain-lain. Kebetulan saat menjalankan aksinya terjadi di wilayah orang militer, jadi itu biasa,” kata Duta Besar Senior Pamong Papua Dr Michael Manufandu MA, dalam diskusi webinar yang dilaksanakan Papua Podcast Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (PETJ), Jumat (3/7/2021).

Aksi saparatis yang hanya dilakukan puluhan orang tentunya menjadi perhatian masyarakat di luar Papua dan dunia luar karena mereka melakukan aksinya berdekatan dengan petugas atau lingkungan militer yang menjaga perbatasan yang diharuskan menjaga wilayah atau teritorial secara rutin di wilayah perbatasan tersebut.

Menurut Manufandu, keindahan Bumi Cenderawasih atau Papua sedikit tercoreng dengan pemberitaan terlebih terkait masalah isu HAM dan lainnya. “Di tanah Papua hingga sekarang tidak ada pelanggaran HAM dan diskriminasi di Papua,” tegasnya di hadapan penanggap dari Pieter Tesch Human Right Expert, Chelsea Hamilton young professional accountan, John Smith International Student UK.

Kondisi sekarang di tanah Papua sama sekali tidak ada diskriminasi dalam hukum di Papua. “Semua sama dan tidak ada pengecualian atau diskriminasi. Terlebih sekarang banyak putra daerah yang menduduki jabatan strategis di Papua. Ia mencontohkan, adanya perwira bintang tiga di TNI, Polri, jaksa, gubernur, bupati sampai ke bawah atau kepala desa merupakan asli orang Papua,” imbuhnya.

Kehadiran atau keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibicarakan. Mulai dari masalah ekonomi, politik, sampai isu HAM dibicarakan. Dalam hal ini diatasi oleh putra Papua. “Jadi, kalau ada kasus itu hanya dibesar-besarkan saja,” katanya.

Di masa pemerintahan saat ini semua kesempatan diberikan seluas-luasnya bagi orang Papua. Di antaranya, dibukanya kesempatan 1000 orang untuk masuk TNI, BUMN dan lainnya. Bahkan, ada 200 orang diplomat di Kemenlu yang merupakan orang Papua yang ditempatkan di berbagai tempat. Seperti adanya dubes perempuan di New Zealand itu dari Papua dan lainnya.

“Artinya kesempatan saat ini terbuka lebar silakan mau jadi apa, bupati, gubernur dan lainnya. Tinggal mengikuti saja aturannya ketika masuk di dalamnya,” ujar Michael Manufandu. (anton)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.