oleh

Didiuga Jadi Biangkerok Bencana Alam di Subang, PTPN VIII Akan Digugat ke Pengadilan

POSKOTA.CO – Keabsahan perizinan pengelolaan lahan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang dikeluarkan oleh PTPN VIII untuk para pengusahan dilahan eks HGU menjadi sorotan para aktivis, ormas dan LSM. Pasalnya, setelah PTPN VIII memberikan ruang untuk para pengusaha berbisnis objek wisata, menimbulkan maraknya dampak bencana alam seperti longsor dan penggundulan lokasi cagar alam di Subang.

Dari hal tersebut, dengan banyaknya kerugian yang dialami masyarakat Subang dari pembangunan lahan wisata tanpa memikirkan dampak bencana yang akan terjadi, Selasa (11/10/2022), Ketua DPW Ormas Garda Pati Merah Putih Indonesia Jabar H Rosihan Anwar akan melakukan gugatan ‘class action’ kepada pihak PTPN ke pengadilan terkait keabsahan perizinan lahan yang dikeluarkan oleh PTPN VIII di wilayah kebun teh eks HGU di Kecamatan Ciater. “Saya menduga produk hukum perjanjian kerja sama (PKS) yang diterbitkan PTPN VIII untuk para perusahaan diduga cacat hukum,” katanya.

Alasan H Anwar, sejak perizinan HGU lahan eks PTPN VIII yang berada di wilayah Subang Selatan habis sejak tahun 2002 lalu, praktis kepemilikannya dikembalikan kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Jadi kami berencana dan berkoordinasi dengan pihak legal hukum bermaksud ingin menguji materi secara hukum di pengadilan sampai sejauh mana keberadaan produk PKS lahan eks HGU PTPN VIII yang sekarang kabarnya dimiliki oleh sebanyak 22 perusahaan untuk kepentingan usaha pariwisata khususnya di kawasan perkebunan teh Kecamatan Ciater,” ucapnya.

Lanjut Anwar, bagaimana mungkin alasan hak HGU PTPN VIII yang sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2002 masih bisa menerbitkan produk hukum administrasi terkait PKS pengelolaan lahan dengan pihak ketiga atau perusahaan yang akan melaksanakan aktivitas usaha seperti halnya objek wisata di Kecamatan Ciater. “Makanya kami berencana melakukan uji materi melalui gugatan ‘class action’ ke pengadilan,” jelasnnya

Hal senada disampaikan Ketua Umum LSM Bhineka yang juga ketua Peradi Kabupaten Subang H Endang Supriadi SH, MH menyebut, sejak penguasaan lahan HGU PTPN VIII habis tahun 2002 lalu, otomatis kedudukan PTPN VIII di mata hukum sebagai BUMN hanya memiliki hak prioritas atau hak prioritas untuk pengelolaan. “Bukan melaksanakan kerja sama pengelolaan lahan dengan pihak corporate. Dan itu menurut saya, diduga merupakan sebuah pelanggaran hukum, makanya kita akan uji materi di pengadilan melalui gugatan ‘class action’ atau ‘legal standing’,” ujarnya.

Darus aktifis lingkungan hidup Kabupatem Subang menilai, maraknya kejadian longsor dan bencana alam akibat dari PTPN memberikan lahan kepada para pengusaha tanpa ada kajian dampak lingkungan. “Saya menilai, biangkerok seringnya terjadi longsor di Subang Selatan adalah tindakan PTPN memberikan izin asal-asalan tanpa melihat kajian lingkungan yang hanya mencari keuntungan pribadi semata bukan untuk bermanfaat masyarakat Subang,” katanya.

Di tempat terpisah, Kasubag Humas PTPN VIII Adi Sukmawadi yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon pribadinya mengaku, segala tindakan PTPT VIII terkait perjanjian kerja sama (PKS) sudah mengacu kepada aturan yang berlaku. “Iya, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya, singkat.

Seperti diketahui, Bupati Subang H Ruhimat beberapa tahun lalu merasa geram dengan berjubelnya pembangunan objek wisata di kasawan lahan eks HGU PTPN VIII di Kecamatan Ciater. Di hadapan para pejabat dinas terkait bawahannya itu, Bupati H Ruhimat secara tegas memerintahkan untuk tidak mengeluarkan perizinan apa pun terhadap perusahaan yang hendak melakukan aktivitas usaha di lahan eks HGU PTPN VIII Ciater itu, kecuali pengkavlingan lahan untuk rakyat miskin. (*/hrn)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *