POSKOTA.CO – Persetujuan anggota DPRD terhadap Raperda Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor, 11 tahun 2021 tentang, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok terhadap Perseroan Daerah Air Mnum (PDAM) Tirta Asasta kota Depok tentunya sangat penting dan menjadi payung hukum untuk terus meningkatkan pelayanan ke masyarakat.
“Terima kasih banyak kepada seluruh anggota DPRD Depok yang telah mengesahkan dan menyetujui adanya perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kota Depok kepada perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta kota Depok harus ada Perda sebagai payung hukumnya,” kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dihadapan 32 anggota dan Ketua DPRD Depok TM Yusufsyah Putera dalam Sidang Paripurna DPRD, Jumat (9/11).
Hasil itu merupakan bentuk kebersamaan yang selama ini telah terjalin trntunya untuk kepentingan masyarakat banyak terkait kebutuhan akan air bersih sehingga Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi setelah kepastian payung hukumnya.
Menurut dia, bahwa penyertaan modal gunanya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan hasil daerah tentunya harus diikuti dengan tertib administrasi.
Pembahasan rancangan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sistem pengawasan publik yang di harapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang unggul dan tepat merupakan tanda kunci berbagai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Depok, TM Yusufsyah Putera, menambahkan bahwa dalam surat No 334/HK/02.01/Hum Fasilitasi Rancangan Perda Kota Depok tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Sekretaris Kota Depok Nomor, 188/889/DPK, Perihal Penyampaian Fasilitas tersebut, telah dilaksanakan pembatasan visual bersama perangkat daerah lain dan sebagai sentra Kota Depok pada tanggal 6 Desember 2022 tentang pemberlakuan PPKM level 1 dan 2 di Jawa – Bali sampai tanggal 9 Januari 2023.
“Kita terus selalu meningkatkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran covid – 19 sehingga kegiatan sidang dilalukan secara virtual,” tuturnya. (anton)
Komentar