oleh

‘Pak, Sebelum Vaksin Covid Perlu Sosialisasi Dahulu!’

POSKOTA.CO – “Sebelum vaksin Covid-19 perlu ada sosialisasi, pak,” demikian penggalan kata yang sering terdengar di tengah masyarakat, terutama pada saat pendataan warga yang ingin jadi peserta vaksin Covid-19 di beberapa wilayah jelang akhir tahun ini.

Pemerintah melalui walikota/bupati, camat, lurah hingga pengurus RT dan RW, kini tengah sibuk mendata warga sebagai mana instruksi lurah setempat.

Dengan jumlah terbatas maka dibagi per RT atau lingkungan itu berapa orang dan daftar nama- namanya harus diserahkan segera ke tingkat atas dalam batas waktu tertentu.

Persoalan yang dihadapi di lapangan, banyak warga yang ogah didaftar untuk vaksin. Bukan itu saja, pengurus RT dan RW kerap dicecar pertanyaan secara detail. Misal,  kapan waktu pasti pelaksanaannya, efeknya ke tubuh apa? jenis vaksin dari mana? Vaksin Covid-19 itu halal apa gak? Dan bermacam-macam pertanyaan teknis lainnya.

Sementara pengurus RT/RW,  banyak yang tidak menguasai teknis tentang pengadaan vaksin tersebut. Malah ada yang mempertanyakan pemberian vaksin tersebut disuntik atau tetes?

Kemudian usia di bawah 18 tahun dan di atas 59 tahun kenapa tidak termasuk katagori disasar untuk vaksin Covid-19?

Sebaliknya ada pula warga yang mudah diurus. Tidak banyak tanya.
Begitu diinformasikan ada pendataan calon penerima vaksin, orang yang yang bersangkutan langsung oke dan memberi data pribadi kepada pengurus RT. Bukan dia sendiri, malah hampir seluruh anggota keluarganya ikut didaftarkan untuk divaksin nanti.

Namun dari sekian pertanyaan yang krusial dan mengemuka di tingkat bawah adalah, faktor kehalalan vaksin tersebut. Produk vaksin tersebut berasal dari luar negeri (China) atau buatan dalam negeri?

Jadi, untuk memudahkan dan melancarkan program vaksin massal ini, sebaiknya aparat pemerintah menggandeng kalangan ulama, ahli kesehatan/medis, tokoh agama dll untuk mensosialisasikan vaksin Covid-19 tersebut terlebih dahulu, sehingga warga luas faham bahwa jenis vaksin itu nyaman dan aman, serta halal untuk warga beragama Islam. Dengan diperkuat Fatwa MUI dan Ormas Islam.

Sosialisasinya,  tidak perlu tatap muka, mengingat saat ini masa pandemi Covid, maka methode pencerahan kepada masyarakat dapat ditempuh dengan cara memanfaatkan sarana komunikasi digital. Yang penting pesannya mengena kepada masyarakat.
Semoga. (syamsir/pensiunan wartawan ibukota)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *