oleh

LBH 1201 Gugat Ganjil Genap di Kota Bogor

POSKOTA.CO – Sistem ganjil genap (gage) yang diberlakukan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto digugat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 1201.

Berkumpulnya sejumlah organisasi dan aktivis ini, karena kebijakan penerapan sistem ganjil genap di wilayah Pemkot Bogor, dinilai gagal mengurangi penyebaran Covid-19.

Mereka beranggapan, sistem gage ini malah membuat roda perekonomian masyarakat semakin terpuruk. Di sisi yang lain, dampak penurunan penyebaran Covid-19 juga tidak menunjukkan angka yang bagus.

Zentoni selaku eksekutif LBH Bogor saat menggelar jumpa pers di salah satu kafe di Kota Bogor, Jumat (19/2/2021), menegaskan, ada dua poin pertimbangan hasil kajiannya terhadap diberlakukannya gage ini.

Yang pertama, kata dia, apakah ada kajian terhadap kebijakan tersebut, dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat Kota Bogor itu sendiri.

Lalu yang kedua, apakah program ini relevan dengan tujuan utamanya untuk mengurangi angka kasus positif Covid-19 di Kota Bogor.

“Kami pelajari dasar hukum dari ganjil genap ini. Bagaimanapun negara kita ini negara hukum. Kami sepakat untuk menggugat Wali Kota terhadap kebijakan ini,” tegas Zentoni kepada wartawan.

Di tempat yang sama, Eko Octa dari PPJNA 98 mengatakan, penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia sudah jelas tertulis di Instruksi Mendagri No 03 Tahun 2021 yang mengharuskan setiap daerah di Indonesia melaksanakan PPKM dengan memperhatikan zonasi sampai ke tingkat terkecil.

Sedangkan yang terjadi di Kota Bogor, tidak pernah ada sosialisasi PPKM hingga ke tingkatan RT. Yang ada hanya sosialisasi pemberlakuan ganjil genap.

“Saya menduga ada unsur politis dari Wali Kota Bogor dalam pemberlakuan ganjil genap ini,” kata aktivis mahasiswa 98 ini.

Ditegaskan Eko, pemberlakuan gage dinilai sebagai langkah yang salah yang diambil oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Masih kata Eko, seharusnya fokus utamanya adalah menuntaskan Covid-19, dan bukan malah mematikan perekonomian rakyat Kota Bogor.

Keterkaitan antara pemberlakuan ganjil genap dengan penurunan Covid-19 diragukan. Pasalnya, di lapangan sebenarnya yang berkurang hanya penggunaan kendaraan pribadi, namun protokol kesehatan di angkutan umum menjadi longgar.

Maka itu, para penggugat bersepakat, seharusnya Pemkot Bogor sebelum mengambil kebijakan tersebut harus melalui kajian dan sosialisasi secara intensif terkait PPKM kepada masyarakat hingga di pinggiran Kota Bogor.

Mereka mengaku masih menjumpai masyarakat yang masih meragukan kebijakan tersebut efektif atau tidak. Pertanyaan yang berkembang terkait dasar hukum hingga tujuan diberlakukannya denda atas ganjil genap itu.

“Kami meminta kebijakan sistem ganjil genap agar ditinjau kembali oleh Pemkot Bogor,” ujar Eko. (yopi)

 

 78 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *