POSKOTA. CO – Dugaan korupsi terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) berupa berat seberat 30 Kg/KK yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Bogor, karena tidak sesuai dengan yang dianggarkan, terus menuai tanggapan dari berbagai kalangan.
Mulyadi S, Sekretaris Barikade 98 DPD Jawa Barat, kepada wartawan mengatakan, setelah adanya pemberitaan terkait masalah ini, masyarakat penerima di beberapa desa mendapatkan kiriman ulang bantuan beras yang layak sesuai standar.
Bagi pria yang disapa dengan Kimung ini, seharusnya garansi return (tukar barang) tidak perlu terjadi, jika memang proses pengadaannya berlangsung sesuai ketentuan dengan pengawasan yang ketat.
Ia melanjutkan, pengawasan yang ketat, akan menutup ruang, sehingga bila terjadi adanya beras kualitas menir, dengan mudah diketahui. Hal ini untuk menghindari kontroversi di publik.
“Ini masyarakat dapat beras menir. Setelah masyarakat protes dan muncul di berita, ada pergantian beras. Ini artinya, ada unsur kesengajaan atau direncanakan atau terjadi karena upaya korupsi yang sistematis, terstruktur dan masip,”kata Kimung.
Aktifis 98 dengan jejaring politik yang luas ini menegaskan, dengan adanya return ini, sesungguhnya adalah upaya melegalkan terjadinya penyimpangan atau korupsi beras bansos, yang mata anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bogor.
Kimung menduga, pembagian beras menir ini sudah diketahui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor sebagai pengguna anggaran.
Namun niat memperkaya diri ini dengan membagikan beras menir yang ditaksir hanya berkisar Rp6.500/Kg ini sengaja dibiarkan.
Karena dengan peruntukan anggaran sebesar Rp63 miliar dimana alokasi anggarannya untuk beras kualitas medium dengan harga Rp10.550/Kg yang di sahkan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bogor, rasanya tidak mungkin Perumda Tohaga sebagai penyedia bermain sendiri.
Temuan beras tidak layak lintas desa/kelurahan bahkan lintas kecamatan ini, maka sangat sulit untuk dikatakan bahwa yang terjadi adalah faktor ketidak sengajaan.
“Anggaran Rp63 miliar, harusnya masyarakat dapat beras sejenis Ramos. Kualitasnya bagus dan bersih. Bagi oknum pejabat yang tega menyunat jatah Bansos bagi rakyat benar-benar penghianatan,” katanya.
Untuk itu, Kimung mendesak, agar pihak berwajib, segera melakukan penyelidikan. Korupsi semacam ini, tidak bisa dibiarkan.
“Pemberian beras menir ke rakyat itu disengaja. Kalau ada protes ganti. Kalau tidak ada, maka lolos. Perumda Tohaga juga harus di periksa, karena di karung 30 Kg yang dibagikan ke rakyat, tertera logo Tohaga,” tegas Kimung sambil menambahkan, Nurhadi, Kadisperindag Kabupaten Bogor selaku pengguna anggaran Rp63 miliar harus menjelaskan secara transparan ke publik. (yopi/sir)
Komentar