oleh

Jalin Silaturahmi dengan Parpol, Bamus Suku Betawi 1982 Dorong Lima Tokoh Maju Pilkada 2024

JAKARTA – Pimpinan dan pengurus Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982 mengadakan konfrensi pers dengan tema ‘Suku Betawi Menyongsong Sukses Pilkada 2024 di Jakarta’  bertempat di Hotel Tavia Heritage, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (7/7). Dalam acara tersebut, ormas ini  mengumumkan sejumlah nama yang akan diusulkan kepada partai politik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Ketua Bamus Suku Betawi 1982, Zaenuddin Oding mengungkapkan belakangan ini sudah ada tiga parpol yang berusaha mendekati organisasi yang dipimpinnya. “Sudah ada 3 parpol lumayan besar yang berkirim surat kepada kami untuk membahas persiapan Pilkada Jakarta 2024,” kata Oding tanpa menyebut nama-nama parpol. “Selama punya kesepahaman dalam menghadapi pilkada, Bamus Suku Betawi 1982 siap bekerja sama,” tambahnya didampingi sejumlah pimpinan organisasi.

Sedikitnya ada lima nama yang akan diusulkan Bamus, mereka yakni, pertama, DR H. Marullah Matali yaitu  mantan Sekda DKI yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata. Kedua, Ketua FBR KH Luthfi Hakim, MA. Ketiga adalah H. Zainuddin MH yang akrab dipanggil Oding merupakan politisi yang pernah menjadi anggota DPRD DKI selama tiga periode. Keempat, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus yang merupakan  senator dan kini kembali terpilih sebagai anggota DPD RI. Kelima, adalah Moh. Ihsan, SH yaitu Ketua Forkabi.

Oding menjelaskan usulan ini lahir dari hasil konsultasi dengan para sesepuh dan tokoh adat dalam rangka menyongsong sukses Pilkada 2024. Mereka menekankan bahwa usulan tersebut harus dipandang demi keberlanjutan peradaban Betawi yang telah ada turun-temurun sejak 3.000 tahun lalu. “Suku Betawi merupakan salah satu suku asli Nusantara dengan jumlah sekitar 7 juta jiwa, kini berada pada urutan keenam dari 1.340 suku di Indonesia. Di Jakarta sendiri, suku Betawi menempati urutan kedua dengan jumlah sekitar 3 juta jiwa atau 27% dari total populasi ibukota,” papar Oding.

Dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kata Oding, menegaskan kedudukan suku Betawi sebagai Putra Asli Daerah dan menempatkan budaya Betawi sebagai prioritas bersama suku-suku lain yang tinggal di Jakarta.

“Dengan kedudukan tersebut, suku Betawi kini memiliki hak untuk mendapat ruang dan pelibatan langsung dalam spektrum politik dan pemerintahan. Semangat ‘Vox Betawi Vox Dei’ atau ‘No Betawi No Party’ menjadi seruan utama dalam upaya ini. Tanpa Betawi, tidak ada pesta demokrasi,” tandasnya.

Melalui usulan ini, sambungnya, suku Betawi berharap dapat berperan lebih dalam menentukan arah masa depan Jakarta, serta memastikan budaya dan nilai-nilai Betawi tetap terjaga dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan di Ibukota. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *