oleh

DPRD Kota Depok Mengesyahkan Tiga Raperda untuk Tahun 2021

POSKOTA. CO – Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) tahun 2021 yang diajukan pemerintahan Kota (Pemkot) Depok ke anggota DPRD Depok setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan disetujui anggota DPRD saat sidang paripurna yang dilakukan virtual dan tatap muka terbatas.

“Alhamdulillah.. Usulan tiga Raperda dari Pemkot Depok disetujui anggota DPRD dalam sidang paripurna setelah dilakukan pembahasan sejak Nopember 2020 hingga 5 Desember 2020 lalu setelah menerima sejumlah masukan dari anggota Pansus dan steackholder, ” kata Ketua DPRD Kota Depok T. M. Yususyah Putra usai sidang Paripurna DPRD Depok, Kamis (4/3).

Ada tiga Raperda tahun 2021 yang disyahkan saat sidang Paripurna DPRD Depok antara lain masalah usulan Perda Ketahanan Pangan, Perda Tanggung Jawab Sosial di lingkungan perusahaan dan pencabutan tentang Raperda Pencabutan Perda Kota Depok Nomor 10 TAHUN 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Raperda Tentang Kerjasama Daerah.

Menurut dia, dua raperda tersebut memang baru diusulkan pihak eksekutif atau Pemkot Depok untuk menguatkan pelaksanaan di lapangan. Untuk satu raperda yang dicabut yaitu No. 10 tahun 2002 tentunya perlu adanya peraturan Wali Kota sebagai pengganti Perda no. 10 tahun 2020.

Ke tiga Perda no. 10 tahun 2002 yang dicabut maka Peraturan Walikota sebagai pengganti Perda Nomor 10 tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga , Rukun Warga dan Lembaga Kemasyarakatan, harus segera ditetapkan untuk meberikan arah, landasan dan pedoman pengaturan dan penetapaan lembaga kemasyarakatan.

Bahwa dalam penyusunan Peraturan Walikota tentang lembaga kemasyarakatan desa di kelurahan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Khususnya Komisi dan penyusunan Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan desa di kelurahan, harus sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan muatan lokal daerah Kota Depok yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, katanya. (anton)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *