JAKARTA-Pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah di Indonesia dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik dan berbasis bukti. Pemberian makanan bergizi kepada anak tidak cukup hanya memperhatikan jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga harus mempertimbangkan jenis zat gizi yang masih kurang serta karakteristik pangan di masing-masing daerah.
Temuan tersebut terungkap dalam penelitian yang dilakukan Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON). Penelitian yang melibatkan lebih dari 4.200 anak di 12 kabupaten/kota yang tersebar di 12 provinsi tersebut menemukan adanya kesenjangan sejumlah zat gizi mikro pada anak usia sekolah.
Zat gizi mikro yang menjadi perhatian antara lain folat, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan zinc. Tingkat kekurangan zat gizi tersebut berbeda-beda menurut kelompok usia dan wilayah.
Temuan ini dinilai relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan pangan dan gizi, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur SEAMEO RECFON, Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A, Subsp.TKPS, mengatakan hasil penelitian dan dokumen kebijakan yang diluncurkan lembaganya merupakan bagian dari upaya menjembatani hasil penelitian dengan kebijakan dan praktik di lapangan. “Peluncuran policy brief dan laporan penelitian merupakan wujud nyata mandat kami sebagai SEAMEO Center of Excellence di bidang pangan dan gizi, khususnya dalam menjembatani science, policy, and practice,” ujar Rini, pada kegiatan Launching Series of SEAMEO RECFON Policy Briefs: Translating Evidence into Avtion for Better Nutrion, Rabu (9/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, SEAMEO RECFON meluncurkan tiga dokumen, terdiri atas dua policy brief dan satu laporan penelitian. Ketiga dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya SEAMEO RECFON dalam menyampaikan bukti ilmiah yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan maupun pelaksana program di lapangan.
Salah satu policy brief membahas biomarker zat gizi mikro dalam PSG-SGI 2026. Melalui dokumen tersebut, SEAMEO RECFON mendorong penguatan pemeriksaan biomarker zat gizi mikro di dalam negeri. Penguatan tersebut mencakup peningkatan kemampuan analisis laboratorium, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan metode analisis dan teknologi laboratorium baru.
Menurut Rini, penguatan pemeriksaan biomarker penting untuk mendukung penetapan prioritas sekaligus evaluasi kebijakan secara lebih akurat. Dengan tersedianya data yang lebih kuat mengenai status zat gizi masyarakat, pemerintah dapat menentukan intervensi secara lebih tepat, efektif, dan efisien dari sisi sumber daya.
ASEAN School Nutrition Package Jadi Dokumen
Dokumen kebijakan kedua yang diluncurkan SEAMEO RECFON membahas ASEAN School Nutrition Package. Dalam dokumen tersebut, pengalaman Indonesia melalui program unggulan SEAMEO RECFON, Nutrition Goes to School, dibawa ke tingkat regional ASEAN.
Rini menekankan bahwa kebijakan mengenai gizi sekolah tidak boleh berhenti pada tahap penyusunan dokumen. Implementasi, sistem penjaminan mutu, serta pemantauan dampak kebijakan harus berjalan secara bersamaan. “SEAMEO RECFON dapat berperan sebagai regional knowledge hub melalui riset implementasi, penguatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan antara negara ASEAN,” kata Rini.
Dengan demikian, pengalaman dan bukti yang diperoleh di Indonesia dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Salah satu hasil utama yang menjadi perhatian adalah penelitian PGS-VL yang melibatkan lebih dari 4.200 anak di 12 kabupaten/kota yang tersebar di 12 provinsi. Wilayah penelitian dipilih untuk mewakili keragaman pola pangan di Indonesia.
Rini menegaskan bahwa penelitian tersebut tidak dimaksudkan untuk memeriksa seluruh anak di Indonesia, melainkan menggunakan pendekatan representasi wilayah. Indonesia yang memiliki keragaman pola konsumsi dan ketersediaan pangan dibagi ke dalam beberapa kawasan berdasarkan karakteristik geografis dan pola pangan yang relatif memiliki kemiripan.
Adapun enam kawasan besar menjadi cakupan penelitian, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Untuk wilayah tertentu, Sumatera kemudian dikelompokkan lagi menjadi dua kawasan. Dari setiap kawasan tersebut dipilih wilayah penelitian hingga tingkat kabupaten/kota sebagai lokasi pengambilan sampel.
Secara garis besar, temuan memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah perlu memberi perhatian khusus terhadap folat, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan zinc.
Kekurangan Gizi Mikro Tidak Bisa Disamaratakan
Pada kesempatan yang sama, Dr. dr. Brian Sri Prahastuti, M.P.H. Deputi Direktur Program menegaskan bahwa hasil penelitian justru menunjukkan pentingnya pendekatan yang berbeda sesuai kondisi wilayah. Kondisi pangan di Indonesia sangat beragam. Makanan yang menjadi sumber zat gizi tertentu di Sumatera belum tentu tersedia atau menjadi kebiasaan konsumsi masyarakat di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, maupun kawasan Maluku-Papua.
Karena itu, penyusunan intervensi gizi perlu memperhatikan konteks lokal. “Ketika kita berbicara bahwa ada kekurangan zat gizi mikro, kemudian kita akan memperbaiki status gizi pada anak, seharusnya disesuaikan dengan kekurangan zat gizi mikro tersebut, sehingga tidak bisa disamaratakan,” ujar Brian.
Temuan kekurangan zat gizi mikro tidak otomatis berarti anak harus mendapatkan suplemen untuk setiap zat gizi yang kurang. Brian justru menekankan pentingnya memperbaiki pola makan secara keseluruhan.
“Kalau kita berbicara gizi mikro per gizi mikro, kita akan terjebak pada suplemen. Padahal bukan itu yang kami maksudkan,” ujarnya.
Menurut Brian, pendekatan yang lebih tepat adalah memperbaiki kualitas dan keberagaman makanan sehingga kebutuhan zat gizi anak dapat dipenuhi melalui pola makan yang seimbang. Dengan kata lain, apabila suatu wilayah memiliki kekurangan zat gizi tertentu, menu makanan dapat dirancang untuk meningkatkan sumber zat gizi tersebut. Pangan lokal menjadi salah satu kunci dalam pendekatan tersebut.
Hasil Penelitian Relevan untuk Program MBG
Meskipun penelitian dilakukan sebelum pelaksanaan MBG, SEAMEO RECFON menilai temuan tersebut dapat menjadi masukan bagi penguatan program. Brian menegaskan bahwa penelitian tersebut bukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.
Namun, fakta mengenai adanya kesenjangan zat gizi mikro pada anak usia sekolah dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan menu program. Hal tersebut terutama penting karena MBG memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberikan makanan.
Program tersebut diharapkan mampu membantu meningkatkan status gizi sekaligus membangun kebiasaan makan sehat pada anak. Karena itu, menu yang diberikan perlu benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi penerima manfaat. SEAMEO RECFON membuka ruang agar temuan dan rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan program gizi anak.
Baik Rini maupun Brian menegaskan bahwa hasil penelitian tidak hanya relevan bagi lembaga di tingkat nasional. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting karena pelaksanaan program makanan bergizi pada akhirnya berlangsung di lapangan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu pihak yang memiliki peran dalam penyediaan makanan.
Karena itu, informasi mengenai kebutuhan gizi dan potensi pangan lokal di setiap daerah dapat membantu pelaksana menentukan menu yang lebih sesuai. “Ini semuanya berbicara soal Makan Bergizi Gratis. Padahal kita ada tiga policy brief dan satu penelitian yang bisa menjadi rujukan,” ujar Brian
Menurutnya, perhatian terhadap hasil penelitian perlu diperluas agar kebijakan tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan, tetapi juga mengenai kualitas kandungan gizi di dalamnya.
Rini dan Brian juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan program makanan bergizi. Dengan anggaran yang besar, program tidak cukup hanya memastikan makanan tersedia dan dibagikan kepada anak. Makanan yang disediakan harus memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Di sisi lain, penyusunan menu perlu memberi ruang bagi daerah untuk menggunakan bahan pangan lokal. Pelaksana di daerah memiliki peran besar dalam menentukan jenis makanan yang akan diberikan.
Karena itu, hasil penelitian dan panduan menu berbasis pangan lokal dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi daerah dalam menyusun menu. Pendekatan ini sekaligus dapat mendorong pemanfaatan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan makanan tertentu yang tidak selalu tersedia di semua wilayah.(fs)
Komentar