JAKARTA – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sangat peduli terhadap UMKM. Melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendukung Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan (APKLI-P) dalam upaya mendorong penguatan pedagang kaki lima (PKL) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Achmad Riza Patria saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI Perjuangan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (26/8). Pria yang akrab disapa Ariza ini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sangat peduli terhadap PKL maupun UMKM.
Ariza mengungkapkan pemerintah menilai PKL memiliki peran besar dalam menopang fondasi perekonomian nasional. “Presiden Prabowo membangun perekonomian rakyat dimulai dari desa lalu ke kota. Keberadaan PKL tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kecil, tetapi juga berkontribusi dalam memasarkan produk lokal dan produk dalam negeri,” papar Ariza didampingi Ketum APKLI-P dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed dan pengurusnya.
Dia menuturkan, aktivitas PKL turut mendorong produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat, baik di desa maupun perkotaan. “PKL punya peran besar terhadap PDB-nya juga tinggi, bahkan ekspor melalui PKL juga sudah lebih dari 15,7 persen,” bebernya.
Khususnya kepada APKLI-P yang tengah melakukan Munas VI untuk merencanakan program lima tahun ke depan, Ariza mengucapkan selamat bekerja. “Melalui Munas ini saya yakin APKLI-P mampu menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas PKL dan UMKM,” tandas Ariza.
Ketua Umum APKLI-P, Ali Mahsun Atmo mengatakan, Munas VI menjadi forum tertinggi organisasi untuk menetapkan sejumlah keputusan strategis, termasuk memperluas cakupan pendampingan APKLI-P yang selama ini berfokus pada PKL. “Ke depan akan menangani usaha kecil dan mikro. Artinya, sektor hulu juga kita dampingi,” kata Ali.
Menurut dia, perubahan tersebut diperlukan karena Indonesia membutuhkan lebih banyak penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Pendampingan tidak hanya diperlukan bagi pedagang di sektor hilir, tetapi juga pelaku ekonomi produktif di sektor hulu, seperti petani, nelayan, hingga industri yang berkembang di desa dan kelurahan.
Ali menilai, penguatan sektor ekonomi rakyat harus dilakukan secara menyeluruh agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan yang lebih berkeadilan. “Selain memperluas pendampingan, APKLI-P dalam Munas VI juga akan mendorong pembentukan Badan Perekonomian UMKM Republik Indonesia. Ali menyebut lembaga tersebut penting untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional sekaligus mengejar target penciptaan 100 juta UMKM unggul,” tegasnya di hadapan seribuan peserta Munas dari 38 provinsi.
”Saya sudah titipkan kepada Pak Wamendes untuk disampaikan kepada Presiden bahwa badan ini sangat mendasar supaya Indonesia mampu mencetak 100 juta UMKM yang unggul,” ujarnya. Pembentukan badan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen negara dalam memperkuat UMKM secara lebih terarah, mulai dari akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha hingga pendampingan. (jo)
Komentar