JAKARTA – Komisi B DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah PAM Jaya dalam menekan angka Non-Revenue Water (NRW) atau kehilangan air melalui berbagai strategi, termasuk rencana market sounding untuk peremajaan jaringan pipa senilai sekitar Rp22,8 triliun. Apresiasi itu disampaikan pasca Komisi B meninjau reservoir di Pondok Kopi, Jakarta Timur dan Cilincing, Jakarta Utara.
Adapun kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. Turut hadir dalam peninjauan itu anggota Komisi B apa sih iya M Taufik Zoelkifli, Ade Suherman, Wa Ode Herlina, Pandapotan Sinaga, Jupiter, Wita Susilowati, dan Francine Eustacia.
Nova mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi B bersama PAM Jaya yang sebelumnya membahas upaya penurunan Non-Revenue Water (NRW). Dalam kesempatan itu, rombongan juga melihat langsung reservoir berkapasitas sekitar 5 juta liter di Pondok Kopi dan 20 juta liter di Cilincing yang berfungsi memperkuat pasokan air bersih bagi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
“Peninjauan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari rapat kerja kami yang membahas persoalan NRW. Tadi Pak Direktur Utama menjelaskan bahwa ternyata NRW tidak hanya soal kebocoran pipa seperti yang selama ini dipahami masyarakat,” ujar Nova kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan paparan PAM Jaya, NRW terdiri atas tiga kategori, yakni konsumsi resmi tanpa rekening (unbilled authorized consumption), kehilangan komersial (commercial loss), dan kehilangan fisik (physical loss). Ketiga komponen tersebut menjadi dasar dalam menghitung tingkat kehilangan air.
Selain memahami konsep NRW, Komisi B juga menyoroti pentingnya memperluas sambungan rumah agar air yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. “Jangan sampai air hanya mengalir atau tersimpan di jaringan pipa tanpa tersambung ke rumah-rumah warga. Dengan bertambahnya sambungan rumah, diharapkan angka NRW bisa turun dari tiga kategori tersebut,” ujarnya.
Nova menambahkan, PAM Jaya juga menjelaskan bahwa penggantian seluruh jaringan pipa sepanjang sekitar 13.000 kilometer di Jakarta membutuhkan biaya besar. Karena itu, perusahaan akan melakukan market sounding untuk menjaring skema pendanaan yang tepat.
“Saya melihat langkah yang disiapkan PAM Jaya cukup komprehensif dalam menyelesaikan persoalan kebocoran air. Kami dari Komisi B tentu mengapresiasi upaya PAM Jaya yang terus bekerja keras untuk menurunkan angka NRW,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan penurunan NRW menjadi salah satu program prioritas perusahaan. Menurutnya, definisi NRW mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2007 yang membagi kehilangan air ke dalam tiga kategori, yakni konsumsi resmi tak berrekening, kehilangan komersial, dan kehilangan fisik.
Arief mengungkapkan, PAM Jaya menargetkan market sounding dilakukan pada Desember 2026 sebagai langkah awal menjajaki investasi penggantian jaringan pipa. “Kami harus menghitung secara cermat apakah investasi sebesar itu nantinya dapat memberikan pengembalian yang memadai melalui skema business to business (B2B),” kata Arief.
Ia menegaskan kondisi keuangan PAM Jaya saat ini masih sehat sehingga setiap keputusan investasi harus dilakukan secara matang. “Karena itu seluruh perhitungan harus dilakukan secara sangat hati-hati agar program ini berjalan dengan baik, sesuai arahan Ketua Komisi B dan masukan dari seluruh anggota Komisi B yang hari ini melakukan kunjungan,” tuturnya. (jo)
Komentar