JAKARTA–Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) hari ini, Jumat (25/7/2025). Sebanyak 1.685 personel dikerahkan Polda Metro Jaya dan jajaran untuk pengamanan sidang tersebut.
Hasto didakwa melakukan suap dan perintangan penyidikan yang dilakukan KPK terkait kasus kader PDIP Harun Masiku. Jaksa KPK pada sidang sebelumnya menuntut Hasto dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta atau subsider enam bulan kurungan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro yang memimpin langsung pengamanan sidang Hasto memastikan, pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional. Massa diingatkan agar tetap tertib, tidak memprovokasi, tidak melawan petugas, tidak membakar ban bekas serta tidak merusak fasilitas umum.
“Polisi siap melayani dengan humanis dan profesional. Tetapi tetap tegas dalam menjalankan tugas,” kata Kombes Susatyo, Jumat (25/7/2025). Agenda sidang hari ini, yakni pembacaan putusan dijadwalkan digelar sekitar pukul 14.00 WIB.
Ribuan personel Polri yang dilibatkan dalam pengamanan di PN Jakpus merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran. Pengamanan dilakukan di dalam ruang sidang maupun di luar gedung PN Jakpus.
Masyarakat yang tidak berkepentingan diimbau untuk menghindari kawasan sekitar PN Jakarta Pusat selama sidang berlangsung. Sebab, ada sejumlah kelompok massa yang sudah berdatangan ke PN Jakpus sejak pagi akan menggelar aksinya.
Massa dimaksud dari DPD REPDEM DKI Jakarta, Kader DPC PDIP Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, Banteng Kota Bekasi dan Satgas Cakra Buana. Sementara massa Komunitas Cinta Kasih Negeri menggelar aksi di sisi kanan depan gedung PN.
Gaungkan “Save Demokrasi”
Massa dari KARAM Demokrasi dan massa Bara Baja dan Masyarakat Pecinta Keadilan juga menggelar aksinya di sisi kanan gedung pengadilan tersebut. Mereka menuntut pembebasan Hasto Kristiyanto dan menggaungkan “Save Demokrasi”.
Sementara kelompok Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar aksi mendukung PN Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Massa Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum juga mendesak hakim memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Hasto.
Hasto didakwa melakukan suap dan merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019–2024. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air.
Perintah itu disampaikan Hasto setelah terjadi tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017–2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan ajudannya, Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.
Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019–2020. Uang tersebut suoaya Wahyu mengupayakan KPU RI untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.(Omi/fs)
Komentar