JAKARTA–Oknum PNS Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertingggal (PPDT) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) berinisial KWF dilaporkan ke Polda Metro Jaya. KWF dilaporkan oleh korban TS atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan.
Laporan itu teregister dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/3966/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA, tangggal 10 Juli 2023. “Sekitar tahun 2021 Pelapor/Korban Saudara Tarja Supriyanto berkenalan dengan Terlapor KWF di Kantor Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertingggal (PPDT) Kemendes jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat,” kata Ramses Kartago kuasa hukum korban ST di Polda Metro Jaya, Jumat (15/12/2023).
Kasus ini betawal pertemuan di Kantor terlapor KWF menawarkan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Semarang senilai Rp 60 miliar. Telapor KWF menjanjikan kepada pelapor agar bisa menjadi Sub Contraktor atau Kuasa Direksi dari pemenang tender maka meminta uang kepada korban TS sebesar Rp250 juta.
Korban menyerahkan uang tersebut kepada KWF di kantornya di Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur dan diberikan kuitansi bukti penerimaan uang. “Korban tidak merasa curiga karena terlapor seorang PNS dan mempunyai kedudukan di kantornya,” ujar Ramses.
Namun proyekyang dijanjikan gagal lalu KWF menawarkan proyek pengganti kepada korban di Kementerian PUPR. Proyek itu pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema Kap 400 L/Detik, di Provinsi Bengkulu. Sumber dana APBN dengan nilai proyek Rp101.036.669.449. Korban dijanjikan menjadi Sub Contractor dan KWF meminta uang sebesar Rp2,5 miliar yang diserahkan korban dengan cara mentransfer ke rekening KWF secara bertahap.
Terlapor KWF kemudian menyerahkan Nota Dinas Nomor : 014/n-ppk017/2022.05, tanggal 18 Mei 2022 yang diterbikan Kementerian PUPR Dirjen Bina Kontruksi yang ditandatangani oleh YM kepada korban. Dalam Nota Dinas tersebut disebutkan pemenang tender adalah PT. Cipta Crown Simbol.
Berselang beberapa waktu, korban menanyakan kapan pengerjaan proyek dikerjakan, namun jawaban KWF proyek tersebut gagal. Sebagai gantinya KWF menawarkan proyek lain kepada korban.
“Namun ditolak oleh korban dan meminta uangnya dikembalikan. KWF lalu menandatangani surat pernyataan akan mengembalikan uang korban. Namun saat jatuh tempo, terlapor KWF tidak dapat mengembalikannya,” tutur Ramses.
Setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Kementerian PUPR Cq Dirjen Bina Kontruksi ternyata Nota Dinas Nomor : 014/n-ppk017/2022.05, tanggal 18 Mei 2022 yang diterbikan Kementerian PUPR Dirjen Bina Kontruksi yang ditandatangani oleh YM ternyata palsu.
Diduga, KWF dalam aksinya melibat oknum PNS Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga berinisial GHPK. Pihaknya lanjut Ramses
minta kepada yang bersangkutan dan Menteri PUPR atau Dirjen Bina Marga dan Inspektorat Jenderal untuk memerintahakan GHPK supaya kopertif dan datang jika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya.
“Hal ini sangat penting, agar perkara ini cepat terselesaikan dan terang benderang. Apalagi yang dipalsukan adalah Nota Dinas yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR. Langkah ini demi terciptanya Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa,” tuturnya.
Ditegaskan Ramses, pihak selaku korban menyerahkan penanganan perkara ini kepada pihak kepolisian yang Prometer (Profesional, Moderen dan Terpercaya). “Kami mengaprisasi Polda Metro Jaya yang sudah berkeja dengan baik dalam penanganan perkara ini,” imbuhnya.(Omi/fs)
Komentar