oleh

Mantan Direktur PT DSI Tersangka Dugaan Penipuan Rp2,4 Triliun Kini Diperiksa Bareskrim Polri

JAKARTA–Mantan Direktur PT Dana Syariah Indonesia (DSI) berinisial MY hari ini Jumat (13/2/2026) diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. MY adalah tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp2,4 triliun.

Penyidik sebelumnya mengagendakan pemeriksaan MY pada Senin (9/2/2026) lalu, namun ia tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. “Agenda pemeriksaan hari ini,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Sebagaimana diberitakan, penyidik Ditpideksus Polri sebelumnya telah menetapkan tiga orang petinggi PT DSI sebagai tersangka. Aksi dugan penipuan yang dilakukan ketiga tersangka dengan modus membuat proyek fiktif.

Dua dari tiga tersangka, yakni TA dan ARL telah dijebloskan dalam tahanan oleh penyidik. Diperkirakan tersangka MY juga segera menyusul kedua temannya ke dalam sel tahanan.

Kedua tersangka yang kini jadi penghuni hotelnprodeo Bareskrim Polri, yakni TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI dan ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI. Sementara MY sendiri adalah mantan Direktur dan pemegang saham PT DSI serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Proyek yang dijalankan pihak PT DSI dengan memakai data penerima investasi (borrower) yang sudah ada dan dicatut seolah-olah memiliki proyek baru. Modus penipuan ini membuat 15 ribu orang jadi korban dengan total kerugian mencapai Rp2,4 triliun selama periode 2018–2025.

Dalam penanganan perkara uni, Bareskrim telah memblokir total 63 rekening milik PT DSI dan afiliasinya. Penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp4 miliar dari total 41 rekening perbankan.

Penyidik juga telah menyita sejumlah kendaraan bermotor yang diduga diperoleh dari uang hasil tindak pidana penipuan PT DSI. Penyidik menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (1) juncto Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP.(Omi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *