oleh

ITW : Atasi Kemacetan, Pemerintah Harus Berani Moratorium Kendaraan

Kemacetan tak pernah terjawab
Kemacetan tak pernah terjawab

POSKOTA.CO – Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai kondisi lalu lintas Jakarta akan lebih cepat mengalami stagnan, apabila pemerintah tidak segera melakukan pengetatan bahkan moratorium terhadap produksi kendaraan bermotor dan pembatasan usia kendaraan, serta memperketat persyaratan untuk memiliki kendaraan.

Mengingat, jumlah kendaraan di Jakarta saat ini sudah hampir mencapai 20 juta unit atau lebih banyak dari penduduk Jakarta yang secara resmi tercatat. “Langkah yang efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, adalah pemerintah harus berani melakukan moratorium terhadap produk kendaraan di Jakarta,” kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan, Senin (24/11).

Menurutnya, pemerintah jangan berputar-putar hanya untuk mengatasi kemacetan khususnya di Jakarta. Karena, penyebab kemacetan adalah akibat populasi kendaraan bermotor yang tidak terkendali sementara pertumbuhan ruas jalan tidak seimbang, sehingga tidak mampu menampung arus kendaraan. Ditambah lagi faktor infrastruktur dan sarana prasarana yang masih jauh dari harapan serta masih sangat rendahnya kesadaran tertib lalu lintas masyarakat.

“ Semua faktor penyebab kemacetan ini adalah domain pemerintah. Melakukan moratorium dan meningkatkan kesadaran tertib berlalulintas masyarakat, serta memperketat persyaratan memiliki kendaraan, adalah tanggungjawab dan kewenangan pemerintah,” ujar Edison.

Dijelaskan, pemerintah harus berani membuat kebijakan moratorium terhadap semua jenis kendaraan untuk Jakarta. Serta membatasi usia kendaraan yang boleh melintas diruas-ruas jalan Ibukota. Kemudian memperketat persyaratan untuk memiliki kendaraan seperti harus memiliki garasi. Sedangkan para produsen diarahkan agar memasarkan produknya ke wilayah luar pulau Jawa. Sehingga kestabilan perusahaan dan tenaga kerja bisa terjaga.

Menurut Edison, kebijakan tersebut sangat efisien dan efektif, karena tidak membutuhkan dana besar apalagi mendatangkan para ahli transportasi dari negara lain dengan bayaran besar atau kompensasi harus menggunakan tekhnologinya. Sedangkan dampaknya hanya pada turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tentu itu bisa diatasi , kalau Pemprov DKI lebih kreatif dan inovatif untuk menggali sumber lain karena masih banyak yang potensi.

ITW menilai, upaya mengatasi kemacetan Jakarta saat ini lebih cenderung berorientasi bisnis bahkan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Seperti sistim Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar, yang harus lebih dulu mengorbankan pengendara sepeda motor dengan larangan untuk tidak melintas di kawasan tersebut.

Kemudian pembangunan enam ruas tol dalam kota yang membutuhkan dana besar, sementara belum ada jaminan pembangunan ruas tol tersebut akan mengatasi kemacetan.
Bahkan proyek monorel yang hingga kini hanya tampak tiang beton, namun tak ada kejelasan kelanjutan proyek tersebut.

Kemudian proyek pembangunan MRT yang juga masih mengalami kendala pembebasan lahan. Selanjutnya, wacana pembangunan light rapid transit (LRT) atau transportasi rel cepat. Semua wacana itu hanya indah untuk dibayangkan, namun sulit mewujudkannya. Sementara produsen kendaraan terus menjanjikan kenyamanan setiap produknya untuk menarik minat masyarakat lalu membelinya.

Edison mengakui, lalu lintas dan transportasi umum Jakarta sebagai ibukota negara dan kota metropolitan sudah harus didukung dengan teknologi berbasis elektronic. Karena, lalu lintas selain cermin budaya juga merupakan potret modrenitas sebuah bangsa. Tetapi upaya itu harus diawali dengan menyiapkan persyaratan dan melakukan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memahaminya dengan baik.

Dalam program jangka panjang dan menengah, lebih baik pemerintah membuat perencanaan yang matang untuk membangun transportasi angkutan umum yang modren tapi terjangkau dan tentu bisa mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

“ Pemerintah harus memulai kebijakan dari yang sederhana dan secara bertahap menerapkan sistim yang lebih komplek dan canggih. Kebijakan pintas dan mahal belum tentu bisa menjadi solusi dan cocok untuk mengatasi kemacetan,” kata Edison

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *