oleh

POLRES KEDIRI AWASI JARINGAN KELOMPOK RADIKAL

REKONSTRUKSI TERSANGKA TERORISME POSOPOSKOTA.CO – Aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, mengawasi kemungkinan adanya jaringan yang mendukung kelompok radikal, seperti “Islamic State of Iraq and Syria” atau kelompok Negara Islam Irak dan Suriah berkembang di wilayah setempat.

“Kami tetap awasi potensi berkembangnya, dan kami pahami titik-titik itu dan harus dieliminasi,” kata Kepala Polres Kediri Kota AKBP Budi Herdi Susianto di Kediri, Sabtu.

Ia mengatakan dalam hal ini polisi melibatkan seluruh pihak, baik dari organisasi masyarakat, forum kerukunan umat beragama (FKUBP) ataupun penghayat kepercayaan, sampai dari Pemerintah Kota Kediri.

Bahkan, polisi dengan lembaga-lembaga tersebut juga sudah melakukan deklarasi penolakan berkembangnya paham “Islamic State in Iraq and al-Sham” (ISIS) di daerah itu yang diselenggarakan di Mapolres Kediri Kota.

Ilustrasi pistol barang bukti.dok
Ilustrasi pistol barang bukti.dok

Pihaknya menegaskan adanya deklarasi tersebut merupakan komitmen bersama untuk menolak jaringan yang dinilai radikal tersebut. Adanya ISIS ataupun jaringan kelompok radikal lainnya juga dinilai tidak cocok ada di Indonesia.

Ia berharap dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, bisa menjadikan mereka lebih memahami terkait dengan kelompok tersebut dan larangan pemerintah untuk mendukung ISIS ataupun jaringan yang berafiliasi dengan kelompok tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar juga mendukung penolakan berkembangnya ISIS ataupun jaringan serupa yang mendukung kelompok radikal tersebut berkembang, terutama di wilayah Kediri.

Ia juga menegaskan Gubernur Jatim juga telah membuat surat edaran larangan berkembangnya ISIS. Surat itu ditindaklanjuti dengan memberikan tembusan ke seluruh SKPD di pemerintahannya, bahkan sampai tingkat RT/RW.

“Kami ajak bersama (seluruh instansi) dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi, bersama-sama,” katanya.

Gubernur Jatim Soekarwo juga sudah membuat komitmen dan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan gerakan ISIS. Pergub Nomor 51 Tahun 2014 itu berisi empat pasal sebagai dasar bagi penegak hukum untuk melarang ISIS berkembang di Jatim.

Dengan diterbitkannya Pergub itu, Gubernur menilai, penindakan terhadap ISIS di Jatim dapat lebih fokus, jika dibandingkan dengan UUD 1945, khususnya pasal 28 dan pasal 29 serta UU Nomor 1/PPNS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan intelejen memantau pergerakan kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS.

Di Jatim, katanya, ada tujuh kelompok radikal, dan saat ini pergerakan mereka terus dipantau. “Kami sudah memantau perkembangan mereka sejak tahun 2012-2013,” katanya.

Petugas juga telah memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pegerakan kelompok radikal itu, seperti di Malang, dan setelah diperiksa petugas, ternyata mereka hanya berkomunikasi lewat “Twitter”. Setelah ditelusuri, mereka mengaku tidak kenal.

Sementara yang terjadi di Lamongan, Awi mengatakan bahwa polisi memang sempat menemukan bendera ISIS, buku-buku jihad, buku teroris, video-video jihad dan sebagainya. Namun, yang bersangkutan hanya dikenakan wajib lapor karena memang belum memenuhi unsur pidana.

Hal serupa juga terjadi di Balong Bendo, Sidoarjo. Sementara, penangkapan dua orang di Ngawi, dilakukan karena mereka termasuk jaringan teroris dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *