JAKARTA – Aliansi Kebangsaan bersama Yayasan Suluh Nuswantara Bakti menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perubahan Mindset dalam Meritokrasi Pendidikan: Reposisi Guru dan Dosen sebagai Public Employment untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan” pada Jumat (24/4/2026). Kegiatan yang digelar secara daring ini menjadi bagian dari rangkaian menyongsong Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2026, sekaligus sebagai momentum refleksi atas perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam membangun sistem pendidikan nasional yang memerdekakan.
FGD ini dihadiri oleh akademisi, praktisi pendidikan, pembuat kebijakan, serta perwakilan masyarakat sipil yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan utama tata kelola pendidikan nasional, merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan berbasis meritokrasi, serta menghasilkan langkah cepat (quick wins) yang dapat segera diimplementasikan.
Dalam sambutannya, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menegaskan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejak masa kolonial, pendidikan telah menjadi alat perlawanan terhadap penindasan dan diskriminasi. Kehadiran lembaga seperti Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi bukti bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai wahana pembentukan kesadaran kritis dan karakter bangsa.
Menurutnya, pendidikan telah melahirkan kelompok cendekiawan yang menjadi motor penggerak perjuangan nasional. Namun, lebih dari delapan dekade setelah kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kemerdekaan yang utuh—tidak hanya secara politik, tetapi juga secara mental, sosial, ekonomi, dan budaya.
“Warisan terberat dari kolonialisme bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga penjajahan mental yang masih terasa hingga hari ini,” ungkap Pontjo.
Oleh karena itu, pendidikan nasional dipandang sebagai instrumen utama untuk membebaskan bangsa dari belenggu tersebut.
Tantangan Sistem Pendidikan Nasional
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih mewarisi sistem pendidikan kolonial yang cenderung menekankan hafalan dibandingkan nalar, membentuk tenaga kerja administratif alih-alih warga negara kritis, serta menanamkan kepatuhan dibandingkan keberanian moral. Akibatnya, banyak lulusan yang dinilai belum memiliki agency, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian mengambil keputusan.
Dalam konteks ini, jelas Pontjo, pendidikan nasional dinilai belum sepenuhnya menjalankan mandat pembebasan sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
Mengutip pandangan Daoed Joesoef, sistem pendidikan nasional harus mampu mengantisipasi perubahan global yang tidak pasti dan menetapkan prioritas nilai agar generasi mendatang tidak menjadi korban dari dinamika zaman.
Pontjo juga menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam tata kelola pendidikan tinggi, antara lain:
- Penilaian kualitas institusi yang masih berbasis kepatuhan administratif, bukan capaian akademik;
- Beban administratif dosen yang tinggi melalui berbagai laporan seperti LED dan LKPS;
- Sistem kepegawaian ASN yang memberikan stabilitas, tetapi belum sepenuhnya mendorong inovasi dan profesionalisme;
- Perlunya penerapan prinsip Good University Governance (GUG) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.
Sebagai solusi, FGD mendorong reformasi tata kelola berbasis prinsip academic-first governance, low burden–high accountability, dan data once–use many times. Model ini diharapkan mampu memberikan otonomi lebih luas kepada perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas akademik.
Dalam kesempatan tersebut, Pontjo juga menyoroti dampak globalisasi terhadap pendidikan nasional. Dalam era persaingan global, institusi pendidikan Indonesia dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif. Fenomena meningkatnya minat pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di luar negeri menjadi salah satu indikator tantangan tersebut.
Globalisasi menghadirkan dilema: di satu sisi membuka peluang, namun di sisi lain berpotensi menggerus identitas budaya dan nilai-nilai nasional. Oleh karena itu, peserta menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara standar internasional dan akar budaya bangsa.
Meritokrasi dan Reposisi Guru-Dosen
Isu utama dalam FGD ini adalah pentingnya penerapan meritokrasi dalam sistem pendidikan. Meritokrasi dipandang sebagai pendekatan yang menempatkan kemampuan, prestasi, dan usaha sebagai dasar utama keberhasilan, bukan latar belakang atau koneksi.
Dalam konteks ini, peran guru dan dosen menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membentuk karakter dan pola pikir generasi muda.
FGD mengangkat gagasan penting terkait perubahan paradigma dari civil servant menjadi public employee. Dalam paradigma baru ini:
- Guru dan dosen diposisikan sebagai profesional publik;
- Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan kompetitif;
- Sistem insentif berbasis kinerja;
- Akuntabilitas tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat.
Perubahan mindset ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan serta mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih dinamis dan profesional.
FGD ini juga dikaitkan dengan visi besar Indonesia menuju 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Para peserta sepakat bahwa reformasi pendidikan merupakan fondasi utama untuk mencapai cita-cita tersebut.
Pontjo berharap, hasil FGD ini dapat menjadi pijakan strategis bagi perumusan kebijakan pendidikan nasional ke depan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret.
“Kita membutuhkan keberanian untuk mengubah cara berpikir, bukan sekadar mengganti kebijakan. Pendidikan adalah jalan pembebasan, dan itu harus dimulai dari sistem yang adil, terbuka, dan berbasis merit,” tutupnya.
FGD ini menjadi refleksi penting bahwa perjuangan memajukan pendidikan nasional masih panjang. Namun dengan komitmen bersama, pendidikan Indonesia diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan bangsa yang merdeka seutuhnya—baik secara pikiran, sikap, maupun tindakan.
FGD menghadirkan narasumber Prof. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, M.Sc., Ph.D (Menteri Pendidikan Tinggi,Sains, dan Teknologi Periode 2024-2025), Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D. (Rektor Universitas YARSI), Dudung Abdul Qodir (Ketua Pengurus Besar PGRI), Ki Darmaningtyas, M.A. (Pengamat pendidikan) dan Achmad Rizali (Praktisi Pendidikan berbasis Masyarakat).
Komentar