JAKARTA – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ir. Ali Wongso Sinaga menyatakan sikap tegas menolak terbitnya SK Perubahan SOKSI yang dinilai tidak sesuai mekanisme hukum dan diduga ada kongkanglingkong politik
Ali Wongso menegaskan, SK tersebut diterbitkan atas dasar pengajuan M. Misbakhun bersama jajaran yang mengatasnamakan “Perkumpulan Depinas SOKSI”. Padahal, menurutnya, organisasi tersebut merupakan entitas berbeda yang sudah memiliki legalitas sendiri yakni DEPINAS SOKSI yang lahir tahun 2020.
“Ini bentuk pembegalan organisasi. Seharusnya mereka hanya mengubah SK organisasinya sendiri, bukan malah membegal SK Kumham SOKSI milik kami. Perubahan SK SOKSI ini jelas melanggar aturan hukum yang berlaku,” tegas Ali Wongso di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Ali Wongso menilai, penerbitan SK yang dianggap tidak sah tersebut telah merampas hak berorganisasi dan mencoreng kredibiltas pemerintahan presiden prabowo subianto.
“Kami menggugat! Hak organisasi kami dirampok oleh oknum elit politik yang tidak bertanggung jawab. Kami akan terus berjuang menjaga legalitas SOKSI yang sah dan sesuai mekanisme hukum,” ujarnya.
Laporan terakhir dari kondisi aksi demo di depan Kementrian Hukum RI terjadi penyerangan diduga oleh preman-preman. Disinyalir preman preman tersebut suruhan pejabat pejabat yang terganggu akibat demo SOKSI tersebut. (*/ta)
Komentar