oleh

Revisi UU ITE Diharapkan dapat Lebih Mencerminkan Rasa Keadilan Masyarakat

POSKOTA.CO – Usulan rencana  Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nampaknya disambut baik oleh banyak kalangan. Pasalnya, karena dalam UU tersebut dinilai banyak terdapat pasal karet dan penafsirannya bisa beda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Pengamat Hukum M. Solihin HD, SH, MH, menyatakan sangat mengapresiasi revisi UU tersebut mengingat sebelumnya sejumlah tokoh mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar warga lebih sering menyampaikan masukan dan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Solihin yang juga menjabat sebagai Sekjen Yayasan Lembaga Study Hukum Cik Ditiro (LSHCD) ini melihat, sejak kemunculannya UU ITE tersebut memang kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

“Ya, karena memang alasannya ada beberapa butir dalam UU tersebut yang dianggap membatasi kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya di dunia maya,” ucapnya.

Menurut advokat ibukota ini, ada sejumlah pasal karet yang menjadi ‘ganjalan’ masyarakat terutama Pasal 27 ayat (3) yang dianggap multitafsir.

“Kalau di dalam UU ITE itu disebutkan ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik’, akhirnya jadi multitafsir. Berbeda dengan KUHP yang jelas dan tegas dengan model pasalnya itu yakni ‘barang siapa menghina orang lain’,” jelasnya.

Ada juga Pasal 28 (2) tentang Ujaran Kebencian, Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan, serta pasal karet bermasalah lainnya. Jadi, sebaiknya revisi UU ITE tersebut harus mencakukupi pada pasal-pasal yang bermasalah. Kalau perlu dicabut saja.

Menurutnya semua partai di DPR perlu menyatukan suara untuk membahas revisi UU ITE ini. Dia mengatakan kebebasan berekspresi adalah cara untuk memanusiakan manusia.

“Memang, sih, kebebasan bukan tanpa batas. Masyarakat tidak bisa menggunakan kebebasan itu hanya untuk memaki-maki orang saja. Harus ada batas. Kebebasan harus ada tanggung jawab. Dan batas itu jangan sampai multitafsir. Yang terpenting adalah undang-undang itu harus mencerminkan rasa keadilan,” tegasnya.

Rencana revisi UU ITE disampaikan Presiden Jokowi pada acara pengarahan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara pada Senin (15/02) malam. Presiden menyatakan bahwa pemerintah Indonesia membuka ruang untuk merevisi Undang-Undang ITE, jika implementasi beleid itu dirasa tak memenuhi rasa keadilan.

“Kalau undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini, karena di sinilah hulunya,” ujar Jokowi.

Menurutnya revisi itu terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengimbau kepolisian untuk lebih selektif dalam menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE, menyusul makin banyak warga yang saling melaporkan ke kepolisian.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini,” katanya.

“Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multi-tafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terkait undang-undang ITE, biar jelas,” ucap Jokowi. (BW)

 58 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *