POSKOTA.CO-Pemerintah segera memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas melalui SKB 4 menteri. Kebijakan tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari daerah. Dari dialog yang digelar Forum Wartawan Pendidikan dan kebudayaan (Fortadikbud) selama 3 hari (16-18 April 2021) di Santika Hotel, Bogor, terungkap adanya sejumlah alasan bahwa PTM terbatas sudah sangat perlu dilaksanakan.
“Kami mengapresiasi terbitnya SKB 4 menteri yang diantaranya membolehkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka kenadati harus dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata Kepala SMAN 3 Jombang, Jawa Timur, Singgih yang disampaikan secara virtual.
Menurut Singgih, pembelajaran jarak jauh alias PJJ masih banyak siswa yang menganggapnya main-main. Akibatnya apa yang disampaikan oleh guru menjadi kurang efektif.
Hal senada juga disampaikan Desnilam Kurniawati, Kepala UPTD SDN 070986 Ononamolo Ilot, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Dengan kendala jaringan internet yang serius dan banyaknya siswa tidak memiliki gawai, PJJ di Gunungsitoli tidak bisa dilakukan sesuai harapan. Lembar kerja peserta didik yang dikirim oleh guru kepada siswa pun 75 persen tidak dikerjakan.
Oleh karena itu Desnilam mengaku sangat gembira mendengar rencana pemerintah yang segera memberlakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Bukan hanya guru yang merasa gembira, para siswapun sudah sangat rindu ingin kembali bertemu guru dan teman-temannya.
Demikian juga yang disampaikan pihak SMP N 1 Bogor, Jawa Barat. Kendati sekolah ini relatif dekat dengan ibukota negara, nyatanya kegiatan PJJ tidaklah mudah dilakukan.
“Banyak siswa yang mengartikan PJJ sebagai libur sekolah sambil belajar,” kata Wakil Kepala SMP N 1 Bogor Muhammad Lukman.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi menambahkan bahwa guru telah berinisiatif dengan melakukan home visit (kunjungan ke rumah) siswa. Ini dilakukan setelah melihat fakta bahwa banyak siswa yang menggunakan telepon genggap orangtuanya untuk PJJ. Sehingga saat telepon genggang dibawa orangtua bekerja, praktis siswa tidak mengikuti PJJ. “Beberapa guru berinisiatif home visit, tapi tidak semua orangtua menyambut baik kegiatan home visit,” tambahnya.
Lain lagi temuan di salah satu sekolah di NTB. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud Purwadi Sutanto mengatakan ada siswa yang memutuskan keluar dari sekolah untuk menikah. “Karena keterbatasan sarana prasarana PJJ, anak lantas putus sekolah dan akhirnya menikah dini,” katanya.
Itu sebabnya, Purwadi meminta sekolah segera mengisi daftar periksa kesiapan sekolah menggelar PTN terbatas yang dikirimkan pemerintah. Meski daftar periksa tersebut cukup panjang dan rumit yang memicu sekolah malas untuk mengisinya.
Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat ( BKHM) Kemendikbud Hendarman, menilai berbagai temuan dan pandangan dalam dalam dialog ini merupakan masukan yang penting sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan sehubungan dengan persiapan pembelajaran tatap muka.
“Saya belajar banyak dari kasus-kasus di lapangan. Narasumber dari beberapa daerah menceritakan kondisi riil di lapangan dan itu yang selama ini kita kurang mengetahuinya,” katanya.
Ia mengapresiasi terselenggaranya dialog ini dan berharap melahirkan rekomendasi penting bagi kemendikbud untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat dan baik.
Koordinator Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan ( Fortadik ) Syarif Oebaidillah mengatakan Dialog dengan tema “Bersiap Menghadapi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas”, sebagai bentuk kepedulian Fortadik terhadap dunia pendidikan. “Teman teman wartawan merekam berbagai keluhan dari anak didik para guru dan or ang tua, dampak yang dirasakan selama satu tahun mengikuti pembelajaran jarak jauh,” kata Oebaidillah.
Dialog secara daring dan luring ini berlangsung di Bogor sejak Jumat (16/4) hingga Minggu 18 April 2021 yang diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai media. (*/fs)
Komentar