oleh

Jelang PSU Kalsel, Ini Kata Sekjen PKS dan Ketua DPW PKS Kalsel

POSKOTA.CO-Jelang pemungutan suara ulang (PSU) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung 9 Juni 2021 mendatang, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi  mengatakan PSU ini adalah bagian dari demokrasi. Semua orang haruslah menghormatinya. Tidak elok jika ada pihak yang menciptakan suasana ketegangan dan permusuhan.

“Tidak perlulah bikin kegaduhan di Kalsel. Mari menumbuhkan suasana happy. Masyarakat Kalsel sudah cerdas”, ujarnya

Terkait soal dijadikannya masjid atau rumah ibadah sebagai sebagai ajang kampanye terselubung, Habib Aboe menyatakan keprihatinannya. “Berkampanyelah sesuai aturan. Kan sudah jelas ada larangan kampanye. Tentu masyarakat paham bahasa yang berbau kampanye atau tidak. Intinya, jangan menggunakan tempat ibadah untuk kepentingan sepihak”.

Habib Aboe juga meyampaikan kesiapan full PKS jelang PSU untuk memenangkan Paman Birin. “Dari 827 TPS PSU, PKS akan ada di lapangan”, ujarnya.

Ditanya soal tudingan Denny soal zakat atau THR adalah politik uang, Habib Aboe dengan tegas mengatakan ini bulan Ramadhan. Hak orang mau bayar zakat, THR untuk berbuat kebaikan.

“Masa orang berbuat kebaikan dibilang money politik”, tegasnya.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel, Ja’far

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel, Ja’far berharap hajatan pemilihan ini berjalan dengan baik, aman dan lancar.

“Jangan ada yang menodai suasana menjadi tidak kondusif. Mari kita laksanakan PSU dengan santai. Jangan ada indikasi yang memanas-manaskan tensi di PSU yang bisa memancing keributan”, katanya, Sabtu (17/4)

Menanggapi, maraknya tudingan akan adanya kecurangan yang dilancarkan Cagub Denny Indrayana melalui medsosnya, Ja’far mengatakan jika ingin menuding sesuatu haruslah melampirkan bukti apa pun masalahnya.

“Apalagi Denny tentu tahu persis dan paham betul soal hukum. Jadi menurut saya kalau mereka merasa ada kecurangan tak perlu main di medsos, cukup buktikan saja secara hukum dan tentu ada saluran lembaga yang mengurus itu. Apalagi kalau itu hanya untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Jangan sampai masyarakat tertekan. Mari kita buat masyarakat enjoy sehingga mereka akan hadir di TPS”, ujarnya.

Ketika ditanya soal tudingan Denny Indrayana bila Bawaslu Kalsel tidak profesional dan tidak fair, Ja’far menyayangkan adanya pernyataan seperti itu. Dia mengingatkan kalau Bawaslu itu lembaga resmi pemerintah.

“Kita harus menghargai keberadaan Bawaslu. Kredibilitas Bawaslu kita harus dukung. Jangan kita ragukan. Kalau ada bukti pelanggaran dibantu Bawaslunya segera melapor”, tandasnya.

Terkait adanya elit politik pusat yang datang ke Kalsel untuk memenangkan salah satu calon, Ja’far mengingatkan bila Pilkada Kalsel ini adalah milik masyarakat Kalsel. Harapannya, masyarakat yang berpartisipasi itu masyarakat Kalsel yang nanti menjadi obyek pembangunan Kalsel.

“Saya menilai tak perlulah orang luar Kalsel datang. Karena orang Kalsel sendiri yang paling tahu betul daerahnya. Tidak usah mendatangkan orang di luar Kalsel”, imbuhnya.

Menurut Ja’far, bisa jadi ada kemungkinan Denny Indrayana tak memiliki back up tokoh asli Kalsel sehingga merasa perlu mendatangkan orang luar Kalsel.

“Apalagi bila hal tersebut menyimpan adanya kepentingan besar dari pihak luar Kalsel. Memang ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai Kalsel jadi lahan teropong dari luar. Kalsel harus tetap milik masyarakat Kalsel”, tegasnya.

Disinggung soal Paman Birin yang selama ini hanya diam menghadapi berbagai tudingan yang menyerangnya, Ja’far menilai ini karena adanya kedewasaan Paman Birin dalam berpolitik. Lima tahun menjabat Gubernur Kalsel, Paman Birin sudah sangat paham karakter masyarakat Kalsel. Paman Birin tidak mau memperkeruh suasana. Paman Birin saya lihat justru terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui persoalan masyarakat.

“Paman Birin itu orangnya humble. Jadi ketemu masyarakat itu biasa saja. Bahkan kalau melihat penampilan Paman Birin itu sangat bersahaja dan tidak memperlihatkan seorang pejabat. Tanpa ada jarak dengan masyarakat. Tentu sulit pemimpin seperti itu”, pungkasnya. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *