POSKOTA.CO – Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menyayangkan Kemenag mengambil keputusan secara sepihak pembatalan pemberangkatan haji tanpa ada persetujuan DPR RI.
“Batal atau tidaknya Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji itu harus melalui rapat kerja di DPR,” kata Yandri, Selasa (2/6/2020).
Menurut Yandri, pembatalan ini bukan hanya persoalan pembatalan, tapi juga banyak hal salah satunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan Pemerintah untuk penyelenggaraan haji 2020.
Dikatakannya, Kemenag berjalan sendiri dalam mengambil keputusan pembatalan haji. “Ini telepon tidak, WhatsApp juga nggak,”ujarnya.
Persoalannya, cerita Yandri, tidak hanya batalnya, tapi berdampak banyak seperti dana dari APBN Rp325 miliar haji dikemanakan? “Pemerintah tidak bisa menggunakan dana tersebut tanpa persetujuan DPR. Lalu bagaimana calon jamaah haji dan pertanggungjawaban lain,” kata Yandri.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI telah membatalkan ibadah haji 2020 imbas pandemi virus corona (Covid-19).
Menurut Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi hal tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya kurangnya kesiapan karena hingga saat ini Arab Saudi masih menutup akses.(r)
Komentar