JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut partainya masih mengkaji secara mendalam besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam pembahasan RUU Pemilu. Kajian itu dilakukan melalui tim ahli guna menjaga efektivitas dan stabilitas demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Hasto kepada wartawan usai acara pelepasan bantuan bencana di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Hasto, parliamentary threshold bukan sekadar angka teknis, melainkan instrumen penting dalam konsolidasi demokrasi, khususnya dalam sistem pemerintahan presidensial.
“Pada awalnya, parliamentary threshold adalah instrumen konsolidasi demokrasi. Dalam sistem presidensial, diperlukan multipartai sederhana agar pengambilan keputusan lebih efektif dan Presiden serta Wakil Presiden memiliki basis kekuatan yang solid,” ujar Hasto.
Ia juga mengingatkan pengalaman Indonesia pada awal reformasi, tepatnya Pemilu 1999, ketika sistem multipartai ekstrem dinilai menghambat jalannya pemerintahan.
“Kita pernah mengalami rezim multipartai ekstrem pada 1999. Terlalu banyak partai di parlemen, sehingga diperlukan instrumen konsolidasi demokrasi berupa parliamentary threshold,” jelasnya.
Meski demikian, Hasto menegaskan PDIP belum menetapkan besaran angka ambang batas tersebut. Termasuk pula teknis penerapannya di tingkat daerah yang masih terus dimatangkan.
Untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan kredibel, PDIP melibatkan tim ahli serta lembaga pemikir internal.
“Kami masih melakukan kajian-kajian. Tim ahli sudah dibentuk, termasuk mendayagunakan Megawati Institute sebagai think tank untuk membedah persoalan ini secara mendalam,” pungkasnya. (din/in)
Komentar