JAKARTA – Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI, Widodo mendorong Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) periode 2026–2030 untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan soliditas organisasi sekaligus mendukung transformasi digital di bidang kenotariatan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pengukuhan dan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia periode 2026–2030 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Widodo menyampaikan bahwa kepengurusan INI yang baru diharapkan mampu menjadi pengayom bagi seluruh anggota, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci agar setiap kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dan dipahami secara merata oleh seluruh notaris di Indonesia.
Ia menyampaikan tiga pesan Menteri Hukum kepada jajaran pengurus INI. Pertama, memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan silaturahmi antarpengurus di seluruh tingkatan. Kedua, memastikan pengurus mampu mengayomi dan merangkul seluruh anggota serta menyampaikan informasi kebijakan secara cepat dan tepat. Ketiga, mendukung transformasi digital yang tengah dikembangkan pemerintah dalam pelayanan kenotariatan.
Dalam kesempatan tersebut, Widodo menjelaskan bahwa Kementerian Hukum terus melakukan penyempurnaan sistem layanan kenotariatan, termasuk sistem penerimaan dan penempatan Anggota Luar Biasa (ALB) sebagai bagian dari proses menuju pengangkatan notaris. Ia mengungkapkan, proses penerimaan ALB saat ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait perebutan formasi di sejumlah wilayah. Ke depan, pemerintah akan memperkenalkan mekanisme baru yang lebih tertata melalui sistem antrean berdasarkan kelengkapan data dan ketersediaan formasi.
“Dengan sistem yang baru, calon notaris dapat mengetahui posisi antreannya sehingga memiliki gambaran kapan memperoleh kesempatan untuk diangkat sebagai notaris,” jelas Widodo.
Menurutnya, perubahan mekanisme tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan proses yang lebih transparan, terukur, dan berkeadilan, sekaligus mengurangi polemik terkait penerimaan ALB.
Selain pembenahan sistem penerimaan ALB, Widodo menegaskan bahwa pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan cyber notary secara lebih komprehensif. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap melalui kajian kebijakan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung.
Salah satu agenda yang sedang dijajaki adalah penerapan salinan akta elektronik. Menurut Widodo, sejumlah instrumen pendukung seperti materi elektronik dan tanda tangan elektronik telah dimungkinkan, sehingga ke depan pelayanan kenotariatan perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital yang lebih luas. “Secara bertahap kita akan menjajaki pemberlakuan salinan elektronik, sebelum nantinya masuk pada pengembangan konsep minuta elektronik,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penerapan digitalisasi akan diprioritaskan pada akta-akta yang berkaitan dengan sistem Administrasi Badan Hukum (AHU), khususnya perseroan dan badan usaha lainnya. Pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta penyelesaian keputusan pemegang saham agar prosesnya memberikan kepastian hukum yang lebih baik.
Widodo menilai transformasi digital penting untuk memberikan perlindungan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pasalnya, tidak sedikit notaris yang menghadapi persoalan hukum akibat dokumen rapat di bawah tangan, termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan maupun perubahan dokumen oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Kondisi tersebut dapat berujung pada sengketa hukum, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara, yang dalam sejumlah perkara turut melibatkan notaris dan Kementerian Hukum. “Bagaimana kita melindungi para notaris agar ketika melaksanakan tugasnya tidak justru menghadapi persoalan hukum akibat tindakan atau dokumen yang berada di luar kendalinya. Ini yang terus kita sempurnakan dan perbaiki,” tegas Widodo.
Digitalisasi Protokol Notaris dan Kepastian Hukum
Lebih lanjut, Widodo menyoroti pentingnya digitalisasi protokol notaris, termasuk dokumen-dokumen lama yang selama ini disimpan secara konvensional. Menurutnya, protokol notaris merupakan dokumen negara yang harus dijaga keberadaan, keamanan, dan keutuhannya. Ia mengungkapkan masih ditemukan persoalan dokumen badan hukum yang sulit ditelusuri karena notaris yang membuat akta telah meninggal dunia, sementara minuta akta mengalami kerusakan akibat bencana, kebakaran, maupun faktor lainnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Hukum mendorong pengembangan sistem penyimpanan elektronik yang terintegrasi melalui pusat data atau big data. Dengan demikian, minuta akta beserta dokumen pendukungnya diharapkan dapat dikelola secara lebih aman dan mudah ditelusuri.
Widodo menegaskan bahwa transformasi digital bukan semata-mata perubahan dari dokumen fisik menjadi elektronik, melainkan juga bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi telah mendorong berbagai lembaga peradilan memanfaatkan dokumen elektronik, termasuk menghadirkan saksi dan ahli secara elektronik. Karena itu, profesi notaris juga perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut.
INI Diharapkan Menjadi Mitra Strategis Pemerintah
Dalam kesempatan itu, Widodo juga mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru PP INI periode 2026–2030 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M. Ia berharap INI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem pelayanan kenotariatan yang semakin baik. Organisasi profesi diharapkan turut mengambil peran dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi notaris, termasuk terkait kebijakan perpindahan wilayah jabatan.
Menurut Widodo, pemerintah membuka ruang bagi organisasi profesi untuk turut memikirkan mekanisme perpindahan notaris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan persebaran notaris di setiap daerah.
Hal ini penting agar distribusi notaris dapat berlangsung secara proporsional, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia bagian tengah dan timur. “Pemerintah berharap organisasi profesi dapat membantu memikirkan bagaimana kuota perpindahan notaris, rekomendasi, dan mekanismenya dapat diatur dengan baik. Dengan begitu, distribusi notaris tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh notaris agar senantiasa menjaga etika profesi, baik terhadap diri sendiri, klien, sesama rekan notaris, organisasi, maupun masyarakat. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris harus dijaga melalui pelaksanaan jabatan yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik.
Kepengurusan Baru Fokus pada Persatuan dan Konsolidasi
Sementara itu, Ketua Umum PP INI periode 2026–2030, Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M., dalam sambutannya menegaskan komitmen kepengurusan baru untuk menjaga keluhuran martabat jabatan notaris sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat agar semakin adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Pengukuhan yang dihadiri Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan Pusat (DKP), perwakilan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah INI dari seluruh Indonesia, serta sejumlah tamu undangan dari instansi pemerintah dan mitra strategis profesi hukum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan konsolidasi organisasi.
Dalam periode kepengurusan 2026–2030, PP INI menetapkan lima program unggulan sebagai arah kebijakan organisasi, yaitu:
- INI Hadir untuk Anggota, memastikan setiap anggota tidak hanya terdaftar, tetapi juga merasakan manfaat nyata dari organisasi.
- Satu Data Notaris Indonesia, membangun basis data untuk mengetahui jumlah, persebaran, dan kebutuhan notaris.
- Notaris untuk Kepastian Hukum, memperkuat langkah pencegahan guna mengurangi risiko persoalan hukum.
- INI Mitra Strategis Negara, menjadikan organisasi sebagai mitra pemerintah yang tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga menawarkan solusi.
- Satu INI, Rumah Bersama, memulihkan hubungan, memperkuat kepercayaan, dan menyatukan langkah seluruh anggota.
Adapun susunan pimpinan inti PP INI periode 2026–2030 yang dikukuhkan terdiri atas Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M. sebagai Ketua Umum, Amriyati Amin, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Umum, serta Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H. sebagai Bendahara Umum.
Melalui kepengurusan baru ini, INI diharapkan semakin solid, profesional, berintegritas, dan bermartabat. Perbedaan pandangan maupun dinamika organisasi diharapkan menjadi bagian dari proses pendewasaan dengan tetap mengedepankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris.
Pengukuhan ini sekaligus menjadi awal penguatan sinergi antara Kementerian Hukum dan organisasi profesi notaris dalam menghadapi tantangan perkembangan hukum dan transformasi digital. Dengan semangat kebersamaan, seluruh elemen INI diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan organisasi serta kehormatan profesi notaris. (in)







Komentar