oleh

Ketua Kadin: Ketersediaan Pangan Tidak Perlu Diragukan Lagi

-Nasional-154 views

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo meminta ketersediaan dan distribusi komoditas pangan dipastikan lancar menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Hal ini dapat terpenuhi, antara lain, dengan tidak ada pemblokadean jalan untuk angkutan logistik. Demikian permintaan Presiden Kamis (2/4/2020) saat membuka rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.

Hal ini pun ditegaskan Hj. Diana Dewi, bahwa masalah ketersediaan pangan untuk saat ini tidak perlu di ragukan lagi, Pemerintah bersama dunia usaha sudah berkali-kali menyampaikan bahwa jumlah stock cukup.

Produksi pertanian yang sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa mampu memenuhi kebutuhan nasional. Terkait dengan distribusi kondisi saat ini dijelaskan Diana, pasti akan banyak mengganggu pola distribusi 11 kebutuhan pokok yang saat ini berjalan, mengingat cakupan luas wilayah Indonesia pendistribusian logistik menjadi sangat penting.

Untuk itu pemerintah perlu berkoordinasi dengan dunia usaha dan pemerintah daerah dan apabila memungkinkan pemerintah dapat bekerjasama dengan beberapa layanan daring logistik yang ada agar potensi kebuntuan dalam bidang distribusi bahan pangan dapat disolusikan dengan segera, urai Ketua Umum KADIN kepada PosKota.co Minggu (5/4/2020).

Terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa pengusaha wajib membayar THR. THR berdasarkan aturan di undang- undang sehingga diwajibkan. Dan perlu ada kesiapan sektor usaha untuk membayarkan THR kepada pekerja. Ini ditegaskannya seusai rapat terbatas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri.

Hal ini pun dikatakan Diana Dewi sebagai Ketua Umum KADIN, terkait dengan pembayaran THR kepada para pekerja, memang kondisi pandemi ini perlu dipahami oleh semua pihak. Kondisi saat ini membuat ekonomi saat ini baik secara makro maupun secara mikro berguncang hebat.

Dijelaskan Diana, sebagai pengusaha kami sangat sadar akan kewajiban kami, terlebih dengan kondisi saat ini dengan adanya THR diharapkan dapat mendukung daya beli pekerja dalam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri.

Kadin juga tidak menutup mata dengan kondisi saat ini tentunya akan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar THR tersebut. Kewajiban bagi seluruh perusahaan membayar THR maksimal H-7 mungkin akan memiliki format berbeda di tahun ini.

Disinilah perusahaan harus dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada karyawan tentang kondisi Cash Flow perusahaan.
“Saya kira memang pasti ada pengusaha yang mengalami kesulitan cash flow saat ini sehingga belum bisa membayar THR secara penuh. Bagi pengusaha yang mampu, ya tentu harus tetap membayarkan THR secara penuh sesuai ketentuan yang ada.

Harus ada kejujuran dari perusahaan tentang kewajiban membayar THR kepada pekerja. Jangan sampai ada pengusaha yang sebenarnya mampu membayar THR karena sudah dicadangkan tetapi memanfaatkan kelesuan ekonomi karena pandemi covid-19 dengan tidak mau membayar full THR pekerjanya. Dan tentunya hal ini harus benar-benar diawasi oleh Pemerintah,” pintanya.
Dijelaskan Diana, bisa saja kesepakatan nanti yang dihasilkan adalah dengan pembayaran menggunakan sistem porsentase dengan sisa pembayaran yang akan dilakukan setelah Hari Raya. Diana berpikir, dengan kondisi saat ini sangat dimungkinkan ini terjadi, dan Pemerintah diharapkan tidak terlalu kaku dalam penerapan regulasi atau hukum positif terkait hal tersebut.

Disisi lain kata Diana meminta, agar Pemerintah juga harus dapat mencarikan solusi untuk dapat mengurangi beban dunia usaha saat ini dengan serangkaian kebijakan dan stimulus ekonomi serta fiskal. “Kita harus optimis kondisi ini dapat segera kita lalui bersama dengan baik sehingga kita bersama dapat bangkit kembali,” yakinnya. ( Lian Tambun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *