oleh

Ketua DPD RI Dialog dengan Partai Baru

POSKOTA.CO-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattlitti mengatakan alasan mengapa masyarakat mendirikan partai politik baru adalah sebuah tawaran jawaban atas eksistensi partai politik lama yang dinilai oleh sebagian masyarakat tidak mampu menjawab atau memberikan solusi untuk mempercepat tercapainya cita-cita nasional negara ini.

Dimana salah satu tujuan dari lahirnya partai politik baru tersebut, adalah juga untuk menempatkan kader terbaiknya sebagai pemimpin nasional, dalam hal ini sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

“Jadi, Partai Politik baru bersemangat untuk bisa menjawab kelemahan partai politik lama, dengan sebuah energi dan harapan baru. Termasuk kesiapan mereka untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres dalam kontestasi Pilpres,” tegas LaNyalla.

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam dialog kebangsaan yang digelar oleh DPD RI di Gedung DPD RI pada Senin (14/3/2022). Hadir sebagai pembicara antara lain; Ketua Dewan Syuro Partai Ummat, Profesor Amien Rais (virtual),    Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Profesor Din Syamsuddin, Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Univeritas Diponegoro, Profesor Suteki, Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjend TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo, dan acara dimoderatori oleh Hersubeno Arif.

Disinilah muncul permasalahan kebangsaan ini, dimana Partai Politik baru peserta Pemilu tidak dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena belum memiliki basis suara pada Pemilu sebelumnya.

Sehingga harapan dan tumpuan rakyat kepada Partai Politik baru sebagai saluran evaluasi terhadap kepemimpinan nasional, Presiden dan Wakil Presiden pupus atau kandas, hanya karena keberadaan satu Pasal dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Pasal 222. Dimana Partai Politik baru harus menunggu di Pemilu berikutnya lagi, untuk dapat mengajukan dan mengusung Capres dan Cawapres.

Dan penjegalan ini bukan saja melanggar Pasal 6A Ayat (2) Konstitusi kita, tetapi juga melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 tentang Pendirian Partai Politik, serta Undang-Undang Partai Politik, yang semua muaranya adalah menciptakan Pemilu yang berintegritas dan memiliki kepastian hukum untuk tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.

Tetapi faktanya, Pasal 222 telah menjegal dan memvonis: bahwa tidak semua partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres, hanya karena tidak punya Basis Suara hasil Pemilu sebelumnya.

Jadi, Partai Ummat, Partai Pelita dan Partai Politik baru lainnya, yang tentu tujuannya untuk menawarkan gagasan sekaligus melakukan evaluasi atas ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja Partai Politik yang lama, terutama dalam menyajikan calon pemimpin bangsa, di tahun 2024 nanti, tidak akan bisa berbuat banyak. Karena salah satu hak Konstitusionalnya yang dijamin Undang-Undang Dasar di Pasal 6A ayat (2) dimatikan begitu saja oleh Undang-Undang Pemilu Pasal 222.

Sehingga saya memberikan dukungan kepada upaya Partai Ummat, dan Partai Politik baru lainnya, untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi atas keberadaan Pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu tersebut.  (timyadi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.