oleh

Dirjen Veri Persilakan Berlakukan UU Perlindungan Konsumen bagi Pengusaha Curang

POSKOTA . CO – Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, mempersilakan penyidik PPNS menerapkan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha SPBU curang.

“Kami utamakan melindungi hak-hak konsumen seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada konsumen. Itu sekaligus penegakkan hukum untuk memberikan efek jera kepada para pelaku usaha nakal, sesuai UU nomor 8 tahun 1999,” ujar Veri Anggrijono saat dikonfirmasi media, Selasa (8/6/2021).

Dirjen Veri mengakui efek jera dimaksud dikarenakan ancaman hukumannya lima tahun dalam UU 8/1999 juga untuk membentuk pelaku usaha bertanggung jawab, yang berdampak meningkatkan perekonomian nasional. Menyusul jerat UU nomor 2 tahun 1981.

Di Medan, Sumatera Utara, Anis Zukri selaku kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kemendag menyerahkan kelengkapan berkas & pemilik SPBU setempat yang kedapatan curang ke Kejati Sumut, Senin (7/6/2021). Tersangka dijerat UU 2/1981 tentang Metrologi Legal terkait alat ukur, takar, timbang & perlengkapannya (UTTP).

Dugaan pelanggaran, sambung Rusmin Amin, ditemukan sewaktu pengawasan Metrologi Legal & ditemukan adanya dugaan takaran ukuran yang melebihi batas normal yang ditetapkan yaitu 100 ml. “Kami temukan melebihi batas normal yaitu sampai 135 ml, selain itu pada peralatannya juga ditemukan, yang seharusnya wajib segel namun tidak tersegel,” ujar Direktur Rusmin.

METROLOGI LEGAL

Perilaku curang pelaku usaha SPBU wilayah kerja BSML Reg I Medan menambah panjang daftar terungkapnya penyimpangan terhadap UTTP terkait UU 2/1981 tentang Metrologi Legal. Menyusul sosialisasi Ditmet Ditjen PKTN Kemendag hingga terbentuknya Cek Ukur Akurasi Timbangan (Ceu Ati) di Purwakarta, Jawa Barat.

Penyidik Ditmet juga pernah menindak SPBU di Kabupaten Badung, Bali, dengan menyerahkan pemilik SPBU setempat diproses hukum ke Kejari Denpasar. “Sebagai tindak lanjut inspeksi mendadak (sidak) Kemendag pada 27 Agustus 2019 ada SPBU yang patut diduga terindikasi curang dengan temuan kawat segel tanda jaminan pada pompa ukur dalam kondisi terputus. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian, kebenaran kuantitasnya melebihi batas kesalahan yang diizinkan (BKD),” urai Direktur Rusmin, Senin (19/10/2020).
Di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, juga diproses hukum penyidik Polri sesuai Pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi terancam hukuman enam tahun penjara. Kecurangan dilakukan lantaran menjual solar bersubsidi dari Rp 5.150/liter menjadi Rp 5.700/liter. (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *